Berita Utama
-
Minggu, 12/02/2012 11:48 WIB
Tunggu Jam Baik, Hendardji-Rizapatria Mendaftar ke KPUD DKI Jakarta
-
Minggu, 12/02/2012 12:11 WIB
Kapolres Majalengka: Korban Tewas Kecelakaan Bus 2 Orang, Korban Luka 12
-
Minggu, 12/02/2012 04:13 WIB
Asosiasi PTS Tolak Jurnal Ilmiah Jadi Syarat Lulus S1
-
Minggu, 12/02/2012 09:02 WIB
Mutu Transportasi Umum Buruk, Masyarakat Terjebak Dalam Posisi Sulit
-
Minggu, 12/02/2012 07:33 WIB
PO Karunia Bakti akan Dimintai Keterangan Terkait Kecelakaan di Cisarua
-
Minggu, 12/02/2012 01:19 WIB
Banjir Rendam Komplek Dosen IKIP Jatibening Bekasi
Pro Kontra
-
28/10/2011 15:30 WIB
Belum Ada Ketum Parpol yang Layak Jadi Capres
Pilpres masih 3 tahun lagi, namun beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan nama-nama capres. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman belum ada ketum parpol yang layak nyapres dalam Pilpres 2014. Baginya, Indonesia saat ini masih miskin tokoh pemimpin. Bila Anda setuju dengan Benny, pilih Pro! -
25/10/2011 19:05 WIB
Batalkan Pembagian Kondom Gratis Saat SEA Games XXVI
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palembang akan menyiapkan 200 gerai kondom selama diselenggarakan SEA Games XXVI. Kondom akan disiapkan dengan outlet khusus di hotel dan tempat hiburan malam. DPRD Sumsel meminta rencana pembagian kondom gratis dibatalkan karena pembagian kondom gratis mendukung adanya prostitusi terselubung. Bila Anda setuju dengan DPR Sumsel, pilih Pro! -
21/10/2011 14:29 WIB
Dukung Penggulingan Khadafi, Barat Haus Minyak
Mantan pemimpin Libya Muammar Khadafi telah tewas. NATO membantu tentara pemberontak Libya dalam menggulingkan Khadafi hingga tewas. Menurut Sekjen The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Fahmi Salsabila, negara Barat mendukung penggulingan Khadafi karena haus minyak. Bila Anda setuju dengan Fahmi, pilih Pro! -
13/10/2011 17:59 WIB
Kewenangan KPK Sudah Pas, Tidak Perlu Dipangkas
DPR menggulirkan prakarsa revisi UU KPK yang menyoroti kewenangan penyadapan, serta tindakan hukum penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu atap karena tidak sesuai KUHP. Penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, untuk menghadapi extraordinary crime seperti korupsi perlu extraordinary law dan extraordinary process, kewenangan KPK sudah pas dan tak perlu dipangkas. Bila Anda setuju dengan Abdullah, pilih Pro! -
10/10/2011 14:35 WIB
Feri Kuntoro Pelapor SMS Penyedot Pulsa Wajib Dibela
Feri Kuntoro (36) mendapatkan 'serangan balik' dengan tuduhan pencemaran nama baik dari perusahaan penyedia jasa konten PT Colibri Networks, di Polres Jakarta Selatan. Menurut anggota Komisi I DPR Roy Suryo, Feri melapor untuk menuntut haknya sebagai konsumen dan patut didukung. Bila Anda setuju dengan Roy, pilih Pro! -
06/10/2011 13:08 WIB
Jaksa Tidak Perlu Malu Menuntut Bebas Terdakwa 'iPad'
Calvin alias Winoto (27) penjual iPad dituntut 8 bulan penjara di PN Jakarta Barat, karena iPad yang dijualnya tak berbuku manual bahasa Indonesia. Menurut Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen, jaksa seharusnya tidak malu menuntut bebas kalau ada ketentuan dan peraturan baru Kemendag yang lebih meringankan terdakwa. Bila Anda setuju dengan Halius, pilih Pro! -
04/10/2011 11:45 WIB
Polda Jabar Tak Tepat Undang Miss Universe
Miss Universe 2011 Leila Lopez akan diundang di malam amal HUT Bhayangkari Polda Jabar 11 Oktober mendatang. Menurut dosen PTIK Bambang Widodo Umar, mengundang Miss Universe kurang tepat dengan obyek pekerjaan polisi. Polisi seharusnya mengundang tokoh atau pihak yang erat kaitannya dengan tugas mereka. Bila Anda setuju dengan Bambang, pilih Pro! -
28/09/2011 11:10 WIB
Pimpinan Banggar DPR Tak Pantas Abaikan KPK
Sikap pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengabaikan panggilan KPK dinilai salah kaprah. Tidak ada institusi negara yang kebal hukum. Menurut Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid, jangan sampai pengabaian pimpinan Banggar itu digunakan untuk menutupi suatu perbuatan tertentu. Jika Anda setuju dengan Hamid Chalid, pilih pro! -
22/09/2011 17:50 WIB
Ngambek Bahas RAPBN 2012, Banggar Abaikan Rakyat
Pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara dihentikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR karena 4 pimpinannya dipanggil KPK. Menurut Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, sikap Banggar yang ngambek itu mengabaikan hajat hidup orang banyak. Jika Anda setuju dengan Ronald, pilih Pro! -
20/09/2011 11:44 WIB
SBY Jangan Pilih Menteri dari Parpol
Isu reshuffle semakin berhembus kencang. Istana memancarkan sinyal positif mengenai reshuffle. Jika reshuffle terjadi, peneliti politik LIPI Siti Zuhro mengimbau Presiden SBY memilih menteri dari kalangan ahli dan profesional, bukan dari partai politik. Hal ini agar kabinet bisa bekerja lebih maksimal. Bila Anda sependapat dengan Siti, pilih Pro!
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
- Rp 1,407.000
- Rp 863.000
Thread Pilihan
-
Kamis, 15/12/2011 10:59 WIB
Astaga, Terjadi Pembantaian 30 Warga di Lampung!
Posted by: NadaCinta -
Kolom Pasal 44 KUHP Bagi Satpam Penganiaya Suster Ngesot
-
Kalahkan Morfin & Ganja, Nikotin Rokok Rajanya Bikin Candu
Copyright © 2011 detikcom, All Rights Reserved |
Redaksi |
Karir |
Kotak Pos |
Info Iklan |
Disclaimer





