SBY Terima 15 Ribu Surat Pengaduan

Jakarta - Animo masyarakat untuk berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tinggi. Mulai dibuka sejak Juni 2005 hingga sekarang, kotak pos pengaduan presiden telah menerima sekitar 15 ribu surat. Sekitar 8.000 pucuk surat yang dialamatkan ke PO BOX 9949 JKT 10000 ini diantaranya merupakan surat dukungan terhadap Presiden untuk pemberantasan korupsi dan kepemimpinannya. Namun surat pengaduan korupsi jumlahnya hanya sekitar 600 surat dan sisanya ada juga yang berupa keluhan. "Tapi ada juga yang memprotes kenaikan tarif dasar listrik (TDL), (mereka mengeluh) misalnya hidup kita sekarang sudah berat jangan sampai diperberat karena ada kenaikan," ujar pengelola PO BOX 9949 Sardan Marbun usai diskusi mengenai tebang pilih pemberantasan korupsi di Marios Place, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Sabtu (11/2/2006). Menurut Sardan yang juga merupakan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Pemberantasan KKN ini dari sekitar 600 pengaduan korupsi baru sekitar 70-100 pengaduan yang diteruskan ke kejaksaan. Dari 600 pengaduan tersebut mayoritas datang dari orang dalam pemerintahan, tidak semua pengaduan kasus korupsi dapat diteruskan ke kejaksaan karena ada kriteria-kriteria yang wajib dipenuhi. "Kriteria yang bisa dilanjutkan itu harus bisa dibuktikan misalnya ada penyalahgunaan dana, tapi kalau seseorang misalnya punya rumah mewah itu kan jauh (susah dibuktikan), kalau misalnya ada orang yang sering ke luar negeri itu pun akan kita lihat," katanya. Selain itu isi surat yang disampaikan masyarakat yakni ucapan terima kasih karena ada pemberian gaji ketigabelas bagi PNS. Sardan memastikan dari semua surat yang masuk pihaknya akan meneruskan ke SBY sendiri dan instansi-instansi terkait termasuk menteri-menteri, pemda dan gubernur. "Semua surat yang masuk juga akan dibalas," janjinya. (ddn/)