Jual Beli Lahan Lumpur Diharapkan Dimulai Awal 2007

Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Win Hendrarso berharap Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur untuk segera mempercepat proses penyelesaian ganti rugi dengan sistem cash and carry yang telah disepakati bersama warga. "Saya minta agar ada semacam percepatan masalah sosial ini segera ditangani. Paling tidak awal tahun depan sudah mulai ada pembayaran bagi warga yang suratnya sudah lengkap," kata Bupati Sidoarjo usai membuka acara lokakarya Evaluasi dan Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Block Grant tahun 2006 Kabupaten Sidoarjo di Hotel Utami, Selasa (12/12/2006). Untuk mempercepat proses penyelesaian ganti rugi, pihaknya sudah menyampaikan kepada Gubernur Jatim terkait mekanisme penyelesaian masalah ganti rugi. "Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, dan hari ini beliau mau menghadap ke Pak Presiden untuk menyampaikan supaya ada akselerasi dalam rangka realisasinya," jelasnya. Menanggapi permintaan Lapindo yang meminta agar proses ganti rugi pemukiman milik warga korban lumpur sebesar Rp 2,5 juta/m2 maupun lahan sawah sebesar Rp 120 ribu/m2 dengan menyertakan bukti kepemilikan berupa sertifikat, Bupati Win menampik hal itu. Dirinya menjelaskan, bukti kepemilikan tidak harus berbentuk sertifikat, tapi bisa berupa surat lainnya, seperti pethok D maupun letter C. "Didalam surat yang disampaikan Lapindo itu bukan berbunyi sertifikat, tapi dengan bukti kepemilikan yang sah," ungkapnya. Sementara untuk warga korban luapan lumpur yang tinggal di Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, Win meminta agar bersabar dan mengikuti tahapan yang diterima sesuai warga korban lumpur lainnya. Warga TAS I akan mendapatkan santunan terlebih dahulu berupa uang kontrak sebesar Rp 5 juta selama 2 tahun, ongkos angkut Rp 500 ribu dan uang lauk pauk (LP) sebesar Rp 300 ribu/jiwa/bulan. "Sesuai dengan komitmen, mereka dikontrakkan dulu biar warga tidak keleleran. Biar tidak mengungsi di Pasar Porong seperti itu," jelasnya. Terkait dengan permintaan warga Perum TAS I agar lahan dan rumah mereka segera dibeli secara cash and carry oleh pihak Lapindo, Bupati Win meminta warga bersabar. Sebab, lahan milik warga yang sudah terendam terlebih dahulu di empat desa (Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo dan Kedungbendo) sampai saat ini belum juga terealisasi. Perlu diketahui, Lapindo masih bersikukuh akan membeli lahan warga yang berada di empat desa seperti yang diminta Timnas. Perum TAS 1 sendiri tidak termasuk daerah yang direkomendasi Timnas. Sedangkan seperti dijanjikan Lapindo sebelumnya, proses jual beli itu akan berlangsung selama dua tahun. (gik/nrl)