Dibilang Korup, DPR Kritik Metodologi TII

Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan DPR sebagai lembaga yang dipersepsikan terkorup di Indonesia. DPR pun mengkritik metodologi TII. Hal ini disampaikan Ketua DPR Agung Laksono saat menerima rombongan TII di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2007). Rombongan TII dipimpin Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis. "Ketua DPR meminta TII menyempurnakan metodologi surveinya, serta menyesuaikan konsep korupsi dengan yang ada dalam UU. Bukan hanya berdasar persepsi" ujar Agung. Jika TII memperbaiki metodologinya, Agung yakin DPR bukanlah lembaga terkorup, karena DPR bukan lembaga yang mengelola keuangan. "Sampaikan secara transparan agar masyarakat tahu," lanjutnya. Hal yang sama dipertanyakan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun. Menurutnya, TII tidak bisa menggunakan definisi korupsi berdasarkan persepsi karena korupsi sudah memiliki definisi terkait merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri. "Perilaku koruptif berbeda dengan korupsi. Korupsi punya pengertian baku," kata Gayus. Menanggapi hal itu, Todung menjelaskan survei yang dilakukan TII hanya berdasarkan persepsi bukan data-data korupsi. Survei ini melibatkan 1.000 responden dengan perincian 500 responden di Jakarta, 250 responden di Bandung dan 250 sisanya di Surabaya. "Ini persepsi, kami berharap ini menjadi PR DPR untuk memperbaiki citranya. Bisa jadi survei ini tidak selamanya benar, tapi yang ditangkap publik, DPR itu sering jalan-jalan ke luar negeri dan bagi-bagi amplop dalam pembahasan RUU Pemerintahan Aceh," ujarnya. Todung menerima kritik metodologi dari DPR, karena yang dilakukan TII semata-mata untuk memberantas korupsi di Indonesia. Agung akan mengirim surat resmi kritik metodologi untuk TII. Di sisi lain, hasil pertemuan dengan TII akan dibawa ke rapat pimpinan DPR Jumat (5/1/2007) besok pukul 10.00 WIB. (fay/nrl)