Masalah Pelacuran Anak Belum Jadi Agenda Penting Pemerintah

Medan - Masalah pelacuran yang melibatkan anak di bawah umur, dinilai belum menjadi agenda penting pemerintahan. Kasus-kasus terus bermunculan, tanpa perhatian seperti yang diharapkan. Dalam banyak kejadian, pelacuran yang melibatkan anak sering kali karena unsur pemaksaan. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) Ahmad Taufan Damanik dalam sebuah diskusi yang digelar di Medan, Rabu (10/1/2007). "Di Medan misalnya, hasil analisis KKSP beberapa bulan lalu, ternyata anak-anak perempuan di bawah umur, yang kemudian terjerumus pada masalah pelacuran karena iming-iming penghasilan lumayan. Nyatanya justru dijerumuskan," kata Taufan. Secara kuantitatif, ujar Taufan, sulit menyebutkan dengan pasti berapa banyak kasus anak yang dilacurkan di Medan. Namun secara umum, jumlahnya mencapai ratusan. Angka ini diperkirakan terus bertambah, jika masalah kemiskinan dan persoalan sosial lainnya tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah. "Kita menemui anak yang didatangkan mucikari dari luar kota, untuk bekerja di cafe-cafe, karena masalah kemiskinan di wilayah asal. Namun kemudian anak diarahkan untuk menjalankan bisnis prostitusi. Ada unsur paksaan dan intimidasi. Beberapa kasus saat ini sedang kita upayakan agar bisa diproses secara hukum," ujar Taufan. Dikatakan dia, masalah anak yang dilacurkan merupakan persoalan besar yang menjadi malapetaka di masa mendatang. Sikap tanggap yang tidak cepat dilakukan, akan menyebabkan kehancuran generasi di masa depan. Sebab itu, semestinya masalah anak yang dilacurkan ini dapat menjadi agenda penting pemerintahan. Tidak hanya politik dan keamanan. (rul/ken)