1.500 Anak Dilacurkan di Sumut

Medan - Kasus-kasus pelacuran yang melibatkan anak-anak kian mengkhawatirkan. Hasil monitoring sebuah lembaga di Medan, diperkirakan terdapat 1.500 anak terlibat dalam bisnis pelacuran. Baik karena kemauan sendiri, maupun keterpaksaan. Hasil monitoring Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, kasus-kasus pelacuran anak menunjukkan tren meningkat. Munculnya angka 1.500 anak itu, menurut Direktur Eksekutif KKSP Muhammad Jailani, bersumber dari perhitungan sementara berdasarkan observasi pada sejumlah daerah. Dari jumlah itu, yang tergolong profesional sebanyak 45 persen, kemudian untuk kesenangan tidak dalam kerangka profesionalitas sebanyak 20 persen dan yang ikut-ikutan sebanyak 35 persen. "Di Medan misalnya. Kita mendapati ada 160 anak yang terlibat dalam pelacuran. Jumlah itu kita peroleh setelah melakukan observasi pada 15 kafe. Pada tahun sebelumnya, observasi pada tempat yang sama kami mendapati ada 56 anak," kata Muhammad Jailani, kepada wartawan, Rabu (7/2/2007) dalam sebuah diskusi di Hotel Garuda Plaza, Jalan Sisingamangaraja Medan. Dikatakan Jailani, untuk mendapatkan data riil kasus per kasus, anak yang bekerja ataupun terlibat dalam pelacuran, tentu mustahil. Selain karena ketertutupan masalah ini, juga karena tidak semua anak yang terlibat dalam pelacuran berada pada tempat-tempat keramaian semacam kafe. Namun ditegaskan Jailani, persoalan anak yang terlibat dalam praktek pelacuran, jangan semata dilihat dari angka-angka statistik. Ada persoalan lebih besar dari itu, yakni situasi sosial yang memprihatinkan. Pengamat Sosial Prof Nur Ahmad Fadhil Lubis yang turut hadir dalam diskusi ini, juga menyatakan pendapat serupa. Dikatakan dia, ada kecenderungan masyarakat mulai permisif terhadap masalah tersebut. "Seharusnya lembaga-lembaga agama juga memberi perhatian pada masalah ini. Misalnya melakukan upaya penyadaran agar kasus-kasus pelacuran tidak lagi terjadi. Setidaknya, dengan mulai menjadikan masalah ini sebagai salah satu persoalan masyarakat yang perlu diselesaikan segera," kata Ahmad Fadhil. (rul/asy)