Pengamat: Diumumkan Saja Tak Ditindaklanjuti, Apalagi Nggak

Jakarta - KPK akhirnya memilih tidak mengumumkan kekayaan pejabat ke publik setelah 'ditekan' DPR. Keputusan itu dinilai berlawanan dengan semangat transparansi yang sedang dibangun.

"Selama ini laporan kekayaan yang sudah diumumkan saja tidak ditindaklanjuti sama KPK, apalagi ini nggak diumumin. Alasan yang dipakai KPK untuk tidak mengumumkan itu tidak benar," kata pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar kepada detikcom, Rabu (10/9/2008).

Menurut pria yang menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi UGM itu, sebagai lembaga independen, mestinya KPK tidak boleh ditekan oleh pihak mana pun termasuk DPR.

"Jadi saya curiga, jangan-jangan pertemuan antara KPK dan DPR banyak yang menindas KPK," ujarnya.

Zaenal menegaskan, kekayaan pejabat bukan hal tabu untuk publik. "Itu berhak diketahui oleh publik. Masyarakat kan bisa jadi pengontrol kalau ada pertambahan jumlah kekayaan yang tidak wajar," katanya.

"Kalau tidak diumumkan, hak masyarakat untuk tahu jadi hilang," katanya. (ken/nrl)