Bermuatan Politis, LSM Perempuan Tolak Pengesahan RUU Pornografi

Jakarta - Rancangan Undang Undang (RUU) Pornografi kembali mendapat tentangan keras. Sejumlah LSM perempuan yang tergabung dalam Masyarakat Sipil menolak pengesahan RUU tersebut.

Hal itu disampaikan Masyarakat Sipil dalam konferensi pers penolakan RUU di Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2008).

Koordinator Divisi Perubahan Hukum dari LBH APIK Jakarta Umi Farida mengimbau agar kehadiran UU Pornografi tidak dipaksakan demi kepentingan politik. Perumusan tentang pornografi dalam RUU itu dinilai masih sumir dan bertendensi mengkriminalkan pihak-pihak yang sebenarnya menjadi korban pornografi.

"Di rancangan UU ini masih belum jelas definisi tentang pornografu itu sendiri karena di sini juga dimasukkan bahwa seni dan budaya masuk dalam pornografi," kata Herni Sri Nurbayanti, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Herni juga menegaskan alasan penolaka RUU Pornografi ini adalah karena masih banyaknya muatan yang membelenggu hak-hak seseorang.

"Tapi ini bukan berarti kami juga permisif atau setuju dengan pornografi. Kami juga prihatin dengan distribusi dan materi-materi produk pornografi yang beredar bebas di masyarakat," kata Herni.

"Kami hanya ingin pemerintah tidak mengintervensi yang namanya hak privasi," tegas Herni.

Direktur Kalyana Mitra Rena Herdiyani menambahkan, dalam kaitannya untuk membela hak perempuan pada materi produk porografi ini juga menggambarkan kekerasan terhadap perempuan.

"Untuk itu masyarakat hendaknya jangan hanya tahu bahwa tujuan RUU ini hanya untuk melindungi anak-anak dari produk pornografi tapi juga tahu bahwa ini juga membelenggu kebebasan berekpresi. (iy/gus)