Pemprov Sumut Tunggu Hasil Penyelidikan Kasus Penipuan Calon Jamaah Haji

Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk mengusut dugaan penipuan 53 calon jamaah haji asal Deli Serdang, Sumut. Keterlibatan salah seorang PNS dalam kasus ini sepenuhnya masalah oknum tersebut, tidak melibatkan institusi.

Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumut, Zulkarnain, menyatakan, pihaknya sudah meminta keterangan Mimmy Farida, PNS Eselon III Biro Bina Sosial yang terlibat dalam masalah tersebut. Dalam keterangannya, ujar Zulkarnain, Mimmy tidak membantah terlibat dalam persoalan itu. Tetapi dia menampik telah menjanjikan bisa memberangkatkan calon jamaah, hanya berjanji akan mengusahakan bisa berangkat.

"Tadi sudah saya panggil. Namun untuk penindakan, sepenuhnya diserahkan kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah. Ini perbuatan oknum, bukan melibatkan instansi. Kalau soal hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada polisi untuk mengusut," ujar Zulkarnain kepada wartawan di Medan, Kamis (6/11/008).

Dalam kaitan ini, Zulkarnain juga menyayangkan mengapa ada yang berani menjanjikan bisa memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah Suci, sementara waiting list sudah begitu tinggi.

Lebih jauh Zulkarnain mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap oknum-oknum yang mengaku bisa memberangkatkan jamaah untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci di luar daftar tersebut.

"Saya tegaskan lagi, itu sangat tidak mungkin," kata dia.

Seperti diberitakan, 53 calon jamaah haji asal Deli Serdang urung berangkat karena uang yang distorkan melalui KBIH Nurhalimah, ternyata tidak disetorkan ke bank. Pengelola KBIH Ny Nurhalimah Lubis menyatakan, uang para calon jamaah tersebut sudah disetorkan kepada Mimmy Farida, yang dipercaya bisa mengurus pemberangkatan haji tersebut.

(rul/irw)