Money Politics Masih Akan Mewarnai Pemilu 2009

Rostov - Kasus money politics masih akan mewarnai pemilu tahun 2009. Tingkat kemiskinan, kesadaran masyarakat dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan.

Demikian kesimpulan dari diskusi Persatuan Mahasiswa Indonesia di Rusia (Permira) di kota Rostov, 1200 km Selatan kota Moskow, Rabu (17/12/2008) waktu setempat.

Diskusi yang mengangkat tema “Money Politics Vs High Politics” itu dibawakan oleh tiga pemakalah, yakni M. Alfonso Aprilio (mahasiswa kedokteran), Tressa Hidayati (mahasiswi psikologi) serta M. Aji Surya, pengamat dari Moskow.

Ketua Permira Teguh Pribadi kepada detikcom langsung dari Rostov melaporkan bahwa diskusi menyepakati nilai-nilai high politics harus kembali menjadi pegangan politisi Indonesia. Sebab hal tersebut merupakan mekanisme aktivitas penyelenggaraan ketatanegaraan yang bertanggungjawab sesuai nilai-nilai luhur universal yang dianut manusia dan tunduk pada keinginan rakyat (demos dan kratos).

"High politics juga berjalan beriringan dengan konsep vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan," ujar Teguh.

Pagar dan Rem

Dalam diskusi yang menjadi program Permira itu, M. Aji Surya menyampaikan bahwa sebenarnya tidak banyak pertentangan antara konsep high politics satu agama dengan agama lainnya, ataupun dengan aliran kepercayaan sekalipun.

"High politics dalam batas-batas tertentu cukup disandarkan pada hati nurani manusia yang akan selalu berkata benar," tandas Aji.

Dijelaskan bahwa dalam tataran riil pelaksanaan pemilu, high politics diterjemahkan dalam konsep Luber dan Jurdil serta aturan-aturan pelaksanaan pemilu yang diuji melalui suatu mekanisme parlemen, lembaga eksekutif dengan pelibatan civil society dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diharapkan menjadi pagar dan rem bagi partai politik dalam perebutan kekuasaan.

Sebaliknya pengingkaran terhadap nilai-nilai high politics, menurut M. Alfonso Aprilio, akan menimbulkan dampak negatif antara lain dalam bentuk money politics yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat.

"Karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu trust telah dibeli dengan uang. Dampaknya, pembangunan menjadi tidak lancar dan kompetisi internasional tidak terkejar," terang Alfonso.

Selain itu, money politics juga bisa muncul sebagai akibat dari adanya loophole aturan yang berlaku yang dimainkan oleh para petualang politik. "Kegiatan kotor dalam berpolitik masih akan terjadi tahun depan, bila tidak ketat pengawasannya," dia mengingatkan.

Kemiskinan

Tressa Hidayanti menyoroti bahwa kemiskinan menjadi salah satu sumber munculnya money politics. Dengan adanya kemiskinan yang masih relatif tinggi ditengarai akan sulit untuk menghentikan praktek money politics. Apalagi keadaan tersebut saat ini diperburuk dengan berlangsungnya krisis finansial internasional yang imbasnya dirasakan oleh Indonesia.

"Banyak rakyat miskin yang tergiur dari uang haram, karena memang kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi sepenuhnya," tegas Tressa.

Dikatakan bahwa untuk mengatasi hal-hal yang jelas-jelas merugikan masyarakat itu, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan para penegak hukum terkait semestinya melakukan penegakan aturan secara tegas dan tidak pandang bulu.

Dengan begitu parpol-parpol akan berhati-hati dan memelihara citranya di mata masyarakat. Di sisi lain, pendidikan moral harus digalakkan, agar semua pihak dapat menyandarkan cara hidupnya tidak hanya pada hukum positif, namun juga hati nurani. (es/es)