Ray Rangkuti: Emoh Umumkan Tukang Bolos, PDIP Korbankan Partai

Jakarta - Beberapa fraksi, dimulai dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), mengusulkan pimpinan DPR untuk membeberkan nama per nama anggota dewan yang kerap bolos dalam sidang. Namun demikian, Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai lebih baik pengumuman dilakukan masing-masing fraksi, bukan DPR secara institusional.

"Itu (dilakukan oleh DPR) agak sulit mencari dasar hukumnya. Ketika ada fraksi yang tidak mengumumkannya, biar masyarakat yang menilai dan memberikan sanksi sosial kepada fraksi tersebut," ujar Ray usai acara peluncuran buku di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Senin (22/12/2008).

Berikut wawancara lengkap oleh pria kelahiran Mandailing Natal 20 Agustus 1969 ini:

Bagaimana tanggapan Abang (panggilan akrab Ray) dengan usulan beberapa fraksi untuk membeberkan anggota tukang bolos di akhir tahun?

Menurut saya itu langkah bagus meski dari aspek waktu agak terlambat. Terlambat karena seharusnya itu dulu dilakukan sebelum pencalegan. Sekarang kan anggota DPR kita ini 90 persen mereka-mereka juga (anggota 1999-2004).

Saya pernah mengusulkan dulu, mana saja calon anggota DPR 2004-2009 ini yang memiliki kuantitas kehadiran yang sangat rendah.

Kalau begitu kan ada 2 posisi, yaitu tidak dicalonkan. Dan kalau pun dicalonkan ditempatkan pada nomor urut yang kira-kira kesempatannya kecil untuk terpilih. Tapi kalau muncul lagi sekarang, ya harus cepat direalisasikan.

Bagaimana efeknya kalau itu direalisasikan?

Efeknyanya kan pada penghakiman, itu pun kan kalo efektif. Kalau tidak efektif bagaimana.. Atau ini hanya sebagai wacana, yang sampai sekarang tidak ada partai yang merealisasikannya.

Maksud saya, FKB sebagai fraksi yang pertama kali mengusulkan, sudah lakukan saja. Yang mana anggota FKB yang menurut mereka tidak memenuhi standar kehadiran, umumkan saja, ini caleg kami dan tingkat kehadirannya sekian. Tinggal mereka merumuskan yang dinamakan pembolos itu. Apakah kehadirannya cuma 20 persen, 40 persen.

Kalau diumumkan oleh DPR secara institusional, bagaimana?

Kalau DPR secara institusional itu nggak mungkin. Pertama yang melakukannya siapa....

Kalau Pimpinan?
 
Harus fraksi yang pertama melakukannya.

Tapi kan DPR punya Badan Kehormatan yang bertugas sebagai penegak citra?

Nggak mungkin, karena aspek legal. Itu agak sulit mencari dasar hukumnya. Ketika ada fraksi yang tidak mengumumkannya, biar masyarakat yang menilai dan memberikan sanksi sosial kepada fraksi tersebut.

Bagaimana dengan FDIP yang menolak atas usulan pengumunan itu?

Jujur harus diakui kuantitas ketidakhadiran banyak dari mereka. Itu yang membuat PDIP menolak suatu kegiatan yang sangat positif. Jadi dalam konteks itu PDIP agak mundur.

Kalau alasan FPDIP karena banyak mengunjungi konstituen di daerah sehingga waktu untuk rapat agak terganggu?

Masak konstituen melulu. Mereka lupa, kunjungan konstituen itu harus ada waktunya, laporannya. Ini waktunya nggak jelas, laporannya nggak masuk.

Itu apologi, sebenarnya nggak ada lagi  alasan mereka membela orang yang selama ini bolos. Salah sekali, itu mengada-ada. Apalagi mengatasnamakan konstituen, apalagi kita cek reportnya benar nggak itu kunjungan ke konstituen.

Artinya PDIP itu mencoba memperpanjang persoalan, di mana persoalan itu membuat mereka semakin ketahuan bohongnya. Lebih baik mereka diam, dan mengatakan di sini kami lemah. Kami nggak bisa memecat. Ini kan nggak memecat cuma mengkomunikasikan saja. Kalau ide saya dahulu dipecat.

Bagaimana dengan petinggi-petinggi PDIP yang sering disebut-sebut sebagai tukang bolos. Apakah karena itu PDIP tidak setuju?

Kalau gejala sosial politiknya kita maklumi, tapi tentu saja sikap ini tidak dapat kita toleransi. Kita maklumi kenapa, karena ini menyangkut orang-orang besar di PDIP.

Tradisi politik kita mengorbankan partai demi orang-orang. Ini yang terjadi di PDIP. Mereka mengorbankan partai hanya demi melindungi satu dua orang di dalam.

Jadi?

Saya kira FKB sebagai pengusul pertama harus memulainya. Kalau nggak  ini hanya cerita kosong. Saya dengar kalau PPP oke, umumkan saja juga. PAN sebagai partai reformis mau melakukannya bagus juga. Tapi tentu kriteria yang bolos itu berbeda-beda. (lrn/iy)