Anggota DPR: Setuju Anggaran Dephan Ditambah, Asal Sesuai Prosedur

Jakarta - Usulan penambahan anggaran Departemen Pertahanan dan TNI untuk biaya operasional dinilai sah-sah saja. Asalkan, penambahan itu sangat mendesak serta harus dengan persetujuan DPR.

"Kalau Menhan dan Panglima mengusulkan tambahan anggaran untuk operasi, bisa saja itu disampaikan pada APBN-P 2009," kata anggota Komisi I DPR dari FPDIP Andreas Pareira kepada wartawan melalui telepon di Jakarta, Rabu (14/1/2009).

Menurut Andreas, bila memang kondisinya sangat urgent dan mendesak bisa saja
dilakukan relokasi anggaran Dephan 2009, tapi dengan persetujuan DPR RI. Seperti diketahui, Dephan dan TNI dari APBN tahun ini yang berjumlah Rp 1.000 triliun lebih mendapatkan anggaran pertahanan Rp 33,6 triliun.

Dephan serta TNI pun meminta agar ada tambahan anggaran Rp 460 miliar untuk
biaya operasional bila tidak ingin tugas TNI di lapangan terganggu. Karena begitu
pentingnya TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

"Pada prinsipnya, saya setuju kalau Dephan diberikan tambahan, karena memang yang diperoleh jauh dari kebutuhan minimal. Tapi untuk mendapatkan tambahan harus sesuai dengan prosedur penganggaran yang akuntabel," jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Andreas, pengurangan anggaran bukanlah kehendak DPR, tapi
pemerintah yang memotong anggaran sejumlah kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Dephan sebesar 8 persen.

"Dan, ironinya ketika rencana pemotongan masih wacana, justru pada saat itu Sekjen Dephan (Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin) lantang menyatakan, Dephan siap anggarannya dipotong," imbuhnya.

(zal/lrn)