Pemilu 2009 Taruhan Terakhir Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Australia - Pemilu 2009 adalah pemilu ketiga di era reformasi. Momentum politik ini menjadi pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia apakah lulus dari fase transisi menuju demokrasi ataukah akan kembali kepada fase rekonsolidasi otoritarianisme. Kemarin, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) Pusat bersama PPIA South Australia menggelar seminar Internasional bertemakan ‘prospek konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2009, akankah Indonesia menuju strong state atau weak state?’.

Acara yang diselenggarakan di kampus Flinders University, Australia Selatan itu, dihadiri sejumlah pembicara kondang seperti Duta Besar RI untuk Australia H.E. Primo Alui Joelianto, Prof Greg Barton dari Monash University, Dr Priyambudi Sulistiyanto dari Flinders Asia Centre (FAC), Dr Dirk Tomsa dari Tasmania University. Pada seminar yang dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan dosen dan mahasiswa perguruan tinggi di Australia itu, sejumlah evaluasi dan pembacaan penting tentang strategi pembangunan politik Indonesia bermunculan.

Duta Besar RI untuk Australia H.E. Primo Alui Joelianto menuturkan, kekuatan demokrasi Indonesia telah dikenal luas oleh dunia internasional. “Demokrasi telah menjadi trade mark Indonesia,” ujar diplomat karir kelahiran Salatiga itu. Menurut Primo, demikian sapaan akrabnya, citra bangsa Indonesia bisa ditingkatkan melalui penyuksesan agenda Pemilu 2009 ini. ’’Ini pertaruhan besar, karena itu konsolidasi demokrasi harus ditingkatkan kualitasnya”, ujar mantan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Departemen Luar Negeri itu.

Sementara itu, Prof Greg Barton lebih banyak mengulas tentang prospek partai-partai Islam dalam konstalasi Pemilu 2009. Menurut Greg, demikian sapaan akrab Indonesianis dari Monas University, Melbourne ini, polarisasi kekuatan partai politik Islam masih akan terus membayangi Pemilu 2009. Untuk itu, lanjut dia, diperlukan penataan ulang di masing-masing pihak untuk mengatasi fenomena polarisasi politik itu, supaya proses politik 2009 ini bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih fokus dan stabil nantinya. 

Dalam sebuah kesempatan di luar seminar, Greg juga menuturkan bahwa sejumlah partai-partai Islam akan mengalami penurunan angka akibat faksionalisme di tubuh masing-masing, sebagai akibat dari lemahnya managemen konflik di tubuh partai. “Tampaknya hanya PKS yang nanti mendapatkan penambahan perolehan suara,” ujar peneliti pada Herbeth Feith Institute itu. Kendati demikian, Greg berkeyakinan bahwa peningkatan PKS belum akan sampai pada angka 15 hingga 20 persen suara. ’’PKS akan beranjak naik, tapi masih di sekitar 10 persen,” ujar pakar studi Islam politik ini. Massa PKS akan didominasi oleh kalangan “Islam santri baru” yang umumnya terkonsentrasi di area urban, sementara “Islam santri lama” (NU & Muhammadiyah) tetap mengarahkan dukungan ke partai lamanya.

Sementara itu, Dr. Priyambudi Sulistiyanto mempertanyakan validitas hasil sejumlah lembaga survey yang menunjukkan bahwa partai kelas menengah seperti Partai Demokrat dan PKS akan bermetamorfosis menjadi partai besar. ’’Secara metodologi mungkin bisa diterima, tapi ada celah yang bisa memunculkan kemungkinan lain,” ujar coordinator studi kajian Asian Governance di Flinders University ini.

Menurut Priyambudi, sejumlah survey itu lebih banyak mengambil sample dari daerah perkotaan yang berarti belum bisa merepresentasikan kecenderungan perilaku pemilih secara umum. ’’Bulan lalu, saya melakukan survey di sejumlah kantong-kantong suara sejumlah partai di kawasan pulau Jawa, saya berkesimpulan bahwa Partai Golkar, PDIP, PKB, dan PPP masih cukup kuat di area grassroots,” ujar mantan peneliti di National University of Singapore (NUS). Priyambudi juga mengaku khawatir akan terjadinya potensi konflik berkepanjangan yang bermunculan di internal partai maupun antar partai, sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggunakan sistem suara terbanyak. ’’Semoga kekhawatiran akan konflik berkepanjangan yang bisa mengubah scenario jadwal pemilu dan Pilpres itu tidak terjadi,” ujarnya. Tak ketinggalan, seorang Indonesianis muda asal Jerman Dr. Dirk Tomsa juga menunjukkan kebolehannya dalam memetakan konfigurasi politik pasca Pemilu 2009. Menurut Dirk, demikian sapaan akrabnya, kebanyakan partai baru akan gagal meraih ambang batas perolehan suara minimum. ’’Tapi kegagalan itu tampaknya akan menjadi pengecualian bagi Partai Hanura dan Gerindra,” kata dosen di Tasmania University itu. Kendati demikian, gelembung perolehan suara Hanura dan Gerindra tidak akan cukup untuk melambungkan tingkat elektabilitas ketua umumnya (Wiranto dan Prabowo, Red), dalam pertarungan menuju Pilpres pada Juli 2009 nanti. ’’Itu masih mimpi bagi Prabowo,” tegasnya. Dirk juga menyoroti tentang masa depan sistem kepartaian di Indonesia. Alumnus University of Melbourne ini menuturkan, kalau komposisi DPR setelah pemilu 2009 ini mirip dengan komposisi DPR saat ini, stabilitas sistem partai bisa dikatakan cukup lumayan. “Akan tetapi stabilitas sistem ini dibangun di atas partai-partai yang lemah,” katanya. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan ancaman di masa depan berupa disintegrasi system. ’’Untuk menghindarkan masalah itu, penyederhanaan sistem kepartaian dan penggunaan mekanisme koalisi permanent sebaiknya bisa dipertimbangkan,” ujar kolega Prof Ricklef dan Prof Arif Budiman ini. *) Ahmad Khoirul Umam, Kandidat Master Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Flinders University, Australia. Sekretaris Umum Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), khoirul.umam@ppi-australia.org
  (yid/yid)