RI Kirim 36 Kali Nota Protes, Malaysia Cuek Saja

Jakarta - Pulau yang terletak di laut Sulawesi itu luasnya 15.235 kilometer persegi. Blok laut bernama Ambalat itu dirundung sengketa sejak 1967, ketika pemerintah RI dan Malaysia sama-sama mengklaim blok tersebut.

Namun pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan secara sepihak memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya. Hal ini tentu saja menuai protes Indonesia.

Negeri jiran tersebut dianggap berupaya melakukan ekspansi ke wilayah kedaulatan RI. Perundingan-perundingan kemudian dilakukan terkait klaim blok ambalat. Namun hingga sekarang belum juga mencapai kata sepakat. Malah pihak Malaysia semakin agresif dengan mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat 21 Februari 2005.

Sikap Malaysia tersebut menambah ketegangan di Ambalat. Kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia saling berhadap-hadapan di perairan tersebut. Bahkan sempat terjadi insiden penyerempetan. KRI Tedong Naga menyerempet Kapal Rencong, milik Pasukan Diraja Malaysia, 8 April 2005. Namun dalam insiden tersebut tidak terjadi tembak-menembak.

Setahun berikutnya, kondisi Ambalat pelan-pelan kondusif. Meski demikian kapal-kapal patroli Indonesia dan Malaysia selalu siaga di sekitar Ambalat. Tapi ketegangan mulai muncul ketika kapal patroli Malaysia melanggar tapal batas yang telah disepakati.

Tindakan Malaysia tentu saja mengundang reaksi Indonesia. Sejumlah pihak menuding provokasi kapal patroli Malaysia akibat lemahnya diplomasi Departemen Luar Negeri (Deplu) Indonesia.

Pengamat dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti menuding, berulangnya provokasi Malaysia di Ambalat lantaran diplomasi pemerintahan SBY tidak berjalan efektif. Sehingga TNI AL harus bekerja sendiri untuk mengatasi pulau tersebut.

"Pemerintah saat ini terlalu menganggap remeh masalah Ambalat. Ketika pulau itu hilang, seperti Sipadan-Ligitan, baru semuanya terlihat panik," jelas Ikrar.

Sementara pengamat hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Djawahir Tantowi, menyatakan lemahnya diplomasi Indonesia karena merasa kurang pede dengan alutsista yang dimiliki militer Indonesia.

Dalam setiap negosiasi, kata Tantowi, Indonesia terkesan lemah karena merasa tidak punya armada militer yang mumpuni. Sehingga selalu mengalah dalam meja perundingan.

"Senjata-senjata dan pesawat tempur kita sudah ketinggalan zaman. Dan jumlahnya semakin menyusut dari waktu ke waktu. Padahal kekuatan militer di sebuah negara menentukan posisioning di setiap perundingan," ujar Tantowi.

Bukti tidak efektifnya diplomasi RI terbukti dengan tidak digubrisnya nota protes Deplu RI terhadap Malaysia. Paling tidak, dalam kisruh Ambalat tersebut 36 nota protes sudah dilayangkan Deplu. Namun Malaysia seolah tidak bereaksi apa-apa.

Juru Bicara Deplu, Teuku Faizasyah, mengatakan, nota protes yang ke 36 telah dilayangkan ke Malaysia perwakilan Indonesia di Kuala Lumpur, Kamis 4 Juni 2009.

"Nota itu sebagai pembuktian registrasi protes kita yang sebelumnya sudah 35 kali menyampaikan nota protes," kata Faiz, di Kantor Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2009).

Menurut dia, nota protes ini untuk penegasan bahwa Ambalat wilayah Indonesia. Nota protes ini juga sangat kuat untuk mengingatkan Malaysia mengenai wilayah kedaulatan dan hak kedaulatan Indonesia.

Sementara sumber detikcom di Deplu justru balik menuding, dalam kasus Ambalat justru yang harus dipertanyakan sikap militer RI yang tidak berbuat apa-apa. Pasalnya, pulau Ambalat sudah menjadi bagian RI.

"Harusnya TNI AL langsung menembak kapal patroli Malaysia jika telah melampaui batas kedaulatan RI. Jangan kita (Deplu) yang selalu disalahkan," jelas pejabat Deplu yang enggan disebut namanya tersebut.

Tapi nyatanya, bila memang Ambalat sudah resmi menjadi bagian NKRI, seperti dikatakan Deplu, mengapa Malaysia selalu saja melewati tapal batas Ambalat.

(ddg/iy)

Dapatkan ulasan lengkap mengenai laporan & investigasi Majalah Detik melalui iPad dan Android tablet Anda