Dubes Titipan Bikin Kinerja Jadi Memble

Jakarta - Kasus David Hartanto Widjaya, Manohara Odelia Pinot, dan Ambalat, dengan negara tetangga, kini jadi pembicaraan hangat di Indonesia. Sejumlah pihak menganggap mencuatnya kasus tersebut lantaran lemahnya sikap Departemen Luar Negeri (Deplu) dan jajaran KBRI dalam berdiplomasi.

Ketika dikecam sejumlah pihak, pihak Deplu dan KBRI kemudian membela diri. Mereka balik menyalahkan pihak-pihak yang mengeluhkan kinerja mereka. Bahkan dalam kasus Manohara, KBRI  malah mensomasi model cantik tersebut karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah.

Da'i Bachtiar, Dubes RI di Kuala Lumpur menyatakan, akan mensomasi Manohara jika perempuan cantik tersebut tidak mengklarifikasi tuduhannya, yang menyatakan KBRI Kuala Lumpur tidak berbuat apa-apa karena diduga telah disuap Kesultanan Kelantan.

Bukan itu saja, pihak KBRI Malaysia juga membeberkan sisi-sisi negatif Daisy Fajarina, ibu kandung Manohara.

Sikap KBRI Malaysia tersebut sangat disayangkan sejumlah kalangan. Pasalnya, sebagai seorang diplomat harusnya KBRI melindungi dan melayani WNI yang ada di luar negeri, bukan malah mengancam dan membeberkan keburukan warganya.

"Sikap KBRI Malaysia sangat disayangkan. Harusnya tugas KBRI melindungi dan melayani. Bukan mengancam. Apalagi menjelek-jelekan warga negaranya," jelas guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Hikmahanto Juwana kepada detikcom.

Menurutnya, sikap KBRI Malaysia tersebut sangat bertolak belakang dengan tugas seorang diplomat. Karena sejatinya seorang diplomat melindungi, melayani dan memberikan akses informasi kepada WNI atau pengusaha yang ada di luar negeri.

Juwana menjelaskan, sikap diplomat yang tidak semestinya itu disebabkan banyak diplomat RI yang masih memegang paradigma lama. Mereka masih menganggap sebagai penguasa. Bukan pelayan atau pelindung masyarakat.

"Sikap ini merupakan sisa-sisa peninggalan orde baru. Mereka menganggap diri mereka sebagai pejabat atau penguasa. Sehingga mereka tidak terima jika ada warga yang mengeluhkan kinerja mereka," ungkap Juwana.

Akibat mentalitas sebagai penguasa banyak WNI di luar negeri yang mengalami masalah tidak tertangani secara benar.

Pengamat hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Djawahir Tantowi melihat, kelemahan para diplomatik RI di luar negeri disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, sumber daya manusia, serta adanya intervensi parpol terkait pemilihan duta besar.

"Harusnya para dubes itu berasal dari karier, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan terkait persoalan-persoalan WNI maupun negara di luar negeri. Bukan karena titipan parpol atau kekuatan politik tertentu," kata Tantowi.

Adanya dubes-dubes titipan tersebut, imbuh Tantowi, membuat kinerja di KBRI kurang berfungsi maksimal. Karena para dubes tersebut merasa seperti seorang penguasa karena mereka ditunjuk atas dasar kekuasaan bukan berdasarkan karier dan kemampuan.

"Pembenahan rekrutmen SDM di KBRI harus segera dibenahi. Kalau tidak, nasib WNI yang ada di luar negeri, terutama TKI akan terabaikan," pungkas Tantowi.

(ddg/iy)

Dapatkan ulasan lengkap mengenai laporan & investigasi Majalah Detik melalui iPad dan Android tablet Anda