Pro Kontra Keberadaan MPR

Jakarta - Beberapa pihak ingin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dihapus karena
keberadaan MPR dinilai pemborosan. Namun beberapa pihak juga mendukung MPR sebagai penengah antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Romantisme MPR sudah tidak tepat lagi, cukup sebagai forum saja. Ketika DPR dan DPD bersatu ya sudah membentuk forum MPR untuk merumuskan jalan Indonesia ke depan, tidak perlu berdiri sendiri," kata Pengamat Hukum Tatanegara, Refly Harun, dalam dialog bertajuk 'Mengukur Kinerja MPR' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2009).

Hal senada juga diungkapkan koordinator nasional Forum Masyarakat Peduli
Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Menurutnya, keberadaan MPR
hanya pemborosan saja.

"MPR sebuah lembaga besar kok tugasnya cuma sosialisasi undang-undang, masih banyak masyarakat yang tidak tahu, akhirnya semua arahnya ke anggaran dan ini proyek, ini pemborosan," ujar Sebastian.

Sebastian menyayangkan DPR yang tidak serius menempatkan kedudukan MPR
secara tepat. DPR terkesan tidak tegas menyusun susunan dan kedudukan
lembaga legislatif ini.

"DPR tidak serius membicarakan masalah ini, kalau mau dipertegas dalam
susduk itu kan bisa jelas pembagiaan fungsi kerjanya," keluh Sebastian.

Namun demikian, anggota DPR dari Fraksi PAN, Sayuti Ashyatri, tidak
sependapat dengan penghapusan MPR. Menurutnya, MPR dibutuhkan untuk
menyeimbangkan dua kekuatan legislatif bikameral, DPR dan DPD.

"Untuk mengatasi permasalahan dalam dua kamar ini perlu lembaga di atasnya
yang disebut MPR," jelasnya.

(van/lrn)