Bawaslu: IFES Hanya Membuat Sistem dan Tidak Tahu Pemilihan KPPS

Jakarta - Bawaslu melakukan pemeriksaan pada International Foundation of Electoral System (IFES) terkait adanya indikasi intervensi asing dalam tabulasi nasional pilpres yang lalu. IFES mengaku hanya membuat sistem dan tidak tahu soal pemilihan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipakai datanya.

"Tadi dengan IFES kita menanyakan peran IFES dan KPU dalam SMS cepat. Mereka mengatakan peran mereka hanya menyiapkan server dan tenaga IT untuk teknisi dan menginstal program tersebut," ujar anggota Bawaslu Wahidah Suaib kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2009).

Menurut Wahidah, IFES mengatakan  tidak tahu menahu tentang pemilihan KPPS karena sistem disiapkan untuk melayani seluruh KPPS di Indonesia.

"Yang membuat sistem adalah pihak IFES sesuai dengan masukan KPU,dan tetap dikontrol oleh KPU. IFES tidak tahu persebaran TPS dan KPPS karena yang menentukan KPU. Dan menurut mereka KPU tidak perlu membuat sample karena untuk semua KPPS bisa tinggal diregistrasi," jelasnya.

Dikatakan dia, Bawaslu memanggil IFES juga terkait soal sistem untuk penghitungan suara terkait kerahasiaan dan kehati-hatian.

"Sesuatu yang error kan bisa saja mengganggu tahapan. Ini yang menjadi konsentrasi kami apakah setiap tahapan lepas dari kontrol KPU atau tidak," jelas dia.

Mengenai bantuan dana yang dikeluarkan IFES untuk perhitungan cepat lewat SMS tersebut, Wahidah mengatakan pihak provider memberikan diskon terkait kepentingan pemilu.

"Menurut IFES estimasi awal anggaran US 200 ribu dolar, tapi ternyata karena pembicaraan dengan operator akhirnya diberikan diskon bahkan bebas biaya untuk kepentingan pemilu, hanya untuk biaya pengiriman SMS atau tarif saja, tidak untuk sistem," tuturnya.

Wahidah menambahkan, IFES memang tidak pernah memberikan uang tunai langsung ke KPU. "Tidak ada uang cash ke KPU, hanya dalam bentuk program, fasilitas, tenaga ahli dan sistem," paparnya.

Sumber dana IFES, jelas Wahidah,dikatakan oleh mereka berasal dari berbagai negara, salah satunya dari USaid. "Dari US 200 ribu dolar, yang terpakai hanya Rp 250 juta. Kita akan minta data asli nanti dari KPU," kata dia.

Bawaslu, lanjut Wahidah, juga menanyakan perihal perjalanan data dari KPPS menjadi data siap saji yang ditampilkan di tabulasi nasional.

"Katanya dari KPPS masuk ke Telkomsel, setelah masuk ke sana sistem yang main dan masuk ke server KPU. Data tidak diolah oleh manusia, langsung diolah sistem dan masuk ke server dalam bentuk total suara," terang dia.

(nvc/ndr)