PPI Australia Prihatin Hukum Dijual Murahan

Adelaide - Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum perlahan sirna dan terjerembab oleh fakta keadilan dalam sistem hukum nasional, yang diperdagangkan dengan cara murahan.

Demikian pernyataan sikap Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) Pusat yang diterima detikcom melalui surat elektronik, Kamis (5/11/2009) petang ini atau siang WIB.

Pemutaran rekaman percakapan yang memalukan dari Anggodo Widjojo, terkait upaya pelemahan institusi KPK, yang diduga melibatkan sejumlah oknum penegak hukum di lingkungan Polri dan Kejaksaan, telah menohok nurani dan kesadaran bangsa tentang begitu bobroknya lembaga penegak hukum di Indonesia.

Setelah penahanan wakil ketua nonaktif KPK Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah ditangguhkan, rasa keadilan publik kembali terusik menyusul dibebaskannya Anggodo Widjojo dari Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), Rabu (4/11) kemarin, dengan alasan tidak cukupnya alat bukti untuk menjerat yang bersangkutan menjadi tersangka.

Publik menjadi bingung, mengapa yang diduga tidak bersalah disingkirkan sementara yang diduga bersalah justru dipertahankan.

Kebenaran materiil di meja pengadilan memang belum diputuskan, tetapi nuansa penegakan hukum yang diskriminatif itu aromanya justru kian menyengat.

Keresahan ini tak hanya mengusik nurani masyarakat Indonesia di dalam negeri, melainkan juga memicu keprihatian mendalam masyarakat Indonesia di luar negeri, tak terkecuali komunitas pelajar dan kaum intelektual Indonesia di Australia.

(es/es)