15 Program Prioritas 100 Hari Pertama KIB II

Jakarta - Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menetapkan 45 program aksi penting untuk 100 hari pertama mereka bekerja. Sebanyak 15 program diantaranya dijadikan program prioritas untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek.

Ketetapan ini diambil dalam sidang paripurna ke-2 KIB II, Kamis (5/10/2009), usai rapat selama 6 jam yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi di Kantor Presiden.

Berikut 15 program aksi prioritas 100 hari pertama KIB II dibawah pemerintahan SBY-Boediono.

1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum. Seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontak sedang berjalan.

3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat.

4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan.

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan.Perumusan kembali rencana
induk untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terintegasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk dan subsidi khusus bunga bagi petani.

6. Perindustrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan tekologi dan pembiayaannya.

7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama sinkroninasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan.

8. Infrastructure. Prioritasnya pematangan rencana pembangunan ruas jalan-jalan yang penting antar propinsi dan di pulau besar. Termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan perikanan.

9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp 10 trilyun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan.

10. Mobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN & APBD untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan infrastructure, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi pembiayaan dan investasi.

11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yaitu intensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang.

12. Reformasi Kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas.

13. Reformasi pendidikan. Memastikanya ada keterkaitan antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja.

14. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas dibutuhkan yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana.

15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan.Sinergi meliputi jajaran pemerinta, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahetraaan, hukum dan keamanan.

(lh/van)