Pemerintah Hentikan Pemekaran Wilayah Selama 5 Tahun

Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan rencananya untuk menghentikan pemekaran wilaya (moratorium) selama dua sampai lima tahun. Pemerintah ingin lebih fokus pada pengembangan wilayah sambil mempersiapkan grand design pemekaran.

"Paling kurang kita break dua tahun, minimal dua tahun tapi kalau boleh lima tahun. Jadi kabinet sekarang berhentilah moratorium. Benahi dulu, supaya kita susun juga grand design itu," kata Gamawan.

Hal ini disampaikan Gamawan dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2009).

Menurut Gamawan, masih banyak hal yang harus diperhatikan ketimbang sekedar pemekaran. Daerah yang sudah dimekarkan perlu dikembangkan.

"Kita bahas ini, kalau kita cenderung moratorium. Kerja kita nanti pemekaran-pemekaran terus. Yang ini belum terbenahi batas belum jelas," papar Gamawan.

Kalau dipaksakan dimekarkan, lanjut Gamawan, akan menjadikan pemerintahan tidak efektif. Mengingat banyaknya pegawai yang tidak kompeten di wilayah baru. "Nanti jangan-jangan 2D jadi eselon dua. Memberi ijin salah itu, kan rugi, kesejahteraan rakyat bisa terganggu," imbuh Gamawan.

Terlebih dari itu, menurut Gamawan, hasil audit BPK juga tidak memuaskan. Daerah yang sudah dimekarkan pun bisa saja digabung kembali. "Ini kan baru tahun pertama dievaluasi. Tahun pertama itu diketahui hasil pemeriksaan BPK bahwa 83 persen keuangannya buruk," keluh Gamawan.

(van/yid)