Demokrat Tak Ingin Hak Angket Bank Century Dipolitisir

Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi motor dalam mengusung hak angket terhadap kasus skandal Bank Century. Fraksi Partai Demokrat (FPD) berharap hak angket tidaklah dipolitisasi namun penyelesaianya harus melalui jalur hukum.

"FPD konsisten dengan penegakan hukum melalui jalur hukum bukan melalui jalur nonhukum. Kami tidak setuju dengan politisasi," ujar Ketua FPD Anas Urbaningrum, kepada detikcom via pesan singkat, Kamis (12/11/2009) malam.

Menurut Anas, usulan hak angket yang disampaikan oleh anggota dewan adalah hal yang wajar. Namun demikian Anas mempertanyakan dasar dimunculkannya hak angket, karena hasil audit BPK belum keluar.

"FPD berpendirian bahwa siapa pun yang bersalah berdasarkan hasil audit harus mendapatkan hukuman yang adil tanpa kecuali. Kami ingin keadilan ditegakkan tapi tidak dengan jalan politisasi," terang pria berkacamata ini.

Sementara itu menyikapi sejumlah partai koalisi yang menyetujui usulan hak angket Anas mengaku bahwa komunikasi yang sudah dijalin selama ini ada kesepakatan di antara partai koalisi untuk menunggu hasil audit BPK. Meski demikian, kata Anas, apabila ada partai yang menyetujui usulan hak angket sepenuhnya diserahkan kepada internal partai masing-masing.

"Kalau ada anggota partai yang ikut usul, itu urusan internal masing-masing fraksi. Kalau FPD para anggotanya sejalan dengan kebijakan fraksi. Kami yakin etika dan tata krama berkoalisi tetap dianggap penting," tandas Anas.

(ddt/anw)