Menkum HAM: Akan Ada Reposisi di Polri dan Kejaksaan Agung

Jakarta - Menyusul pengumuman sikap resmi pemerintah terhadap kasus Bibit-Chandra, akan ada serangkaian reposisi pejabat dalam Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI. Menkum HAM Patrialis Akbar memastikan hal ini, meski Presiden SBY sampaikan secara terbuka hal itu di dalam pidatonya.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan hal ini saat ditanya mengenai tindakan bagi aparat penegak hukum dalam kasus Bibit-Chandra. Dia dicegat wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/11/2009) malam.

"Tentu akan ada kebijakan lanjutan, kita tunggu saja. Tentu ini tidak beliau umumkan, tapi saya kira di Polri dan Kejaksaan akan ada reposisi," ujar dia.

Menurut dia, bentuk kebijakan reposisi diserahkan kepada pimpinan lembaga hukum terkait. Di satu sisi secara rutin baik di Polri dan Kejaksaan selalu ada rotasi bagi para pejabatnya.

Akan adanya kebijakan lanjutan tentang reposisi dalam lembaga Polri dan Kejaksaan tercantum dalam salah satu alinea di dalam pidato Presiden SBY tentang sikap resmi pemerintah tentang kasus Bibit-Chandra. Petikan dari alenia tersebut adalah sebagai berikut;

"Oleh karena itu solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan namun perlu segera dilakukan  tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK".

Sebelumnya SBY juga menyatakan,"Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum tadi, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga Lembaga Penegak Hukum itu, yaitu di Polri,  Kejaksaan Agung dan KPK. Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi, kita tertibkan dan kita perbaiki."

(lh/asy)