Depag Harus Reformasi Penyelenggaraan Haji

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Departemen Agama (Depag) belum sungguh-sungguh melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mahalnya biaya haji tahun ini dinilai tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima oleh para jemaah.

"Depag harus lakukan reformasi penyelenggaraan ibadah haji," ujar Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisa ICW, Firdaus Ilyas di kantornya Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2009).

Firdaus menuturkan, permasalahan haji terlihat dari buruknya pelayanan yang diberikan oleh Depag. Misalnya lokasi pemondokan yang jauh dari Masjidil Haram, transportasi jarang, harga katering mahal dan tempat pengobatan sulit diakses.

"Biaya haji yang fantastis untuk kualitas dan perlindungan jamaah yang buruk," sindir Firdaus.

Firdaus juga mengkritisi tata kelola haji yang terkesan tertutup. Partisipasi publik dalam pembuatan dan pemantauan kebijakan dibatasi. Tidak ada penjelasan mengenai komponen-komponen yang akan dibiayai oleh calon jemaah. "Pengadaan seperti obat, perlengkapan jemaah calon haji dan katering tertutup," lanjutnya.

Untuk lima tahun ke depan dengan menteri baru, Firdaus berharap agar Depag dapat segera berbenah diri. Jangan sampai tiap tahun persoalan haji selalu muncul dengan persoalan yang sama. "Kita harap dibawah Suryadarma Ali Depag ada perbaikan," katanya.

Kelebihan Biaya Haji Rp 899 Miliar

Firdaus juga menuturkan soal kelebihan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2009 sebesar Rp 899 miliar. Jumlah ini menurutnya diperoleh dari 190.460 jamaah haji reguler, dengan kelebihan 4,7 juta per-jamaah.

"Kelebihan biaya haji tahun 2009, Rp 899 miliar," terang Firdaus

Menurut Firdaus, kelebihan biaya jamaah haji ini disebabkan oleh dua hal. Pertama kelebihan biaya penerbangan aktual sebesar US$ 115 per jamaah, ditambah kelebihan biaya operasional sebesar US$ 382,26 per jamaah.

"Ini merugikan jamaah sebesar US$ 497,26 perjamaah setara dengan 4,7 juta," kata Firdaus.

Dari total kelebihan biaya haji ini, Firdaus enggan menjelaskan apakah sudah ada dugaan korupsi dalam penyelenggraan haji tahun ini. "Sekarang Depag masih belum tutup buku," elaknya.

(did/Rez)