Jumat, 04/12/2009 02:12 WIB
Civil Society Harus Kawal Pansus Angket Kasus Century
Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar -
Hak Angket DPR RI terkait skandal Bailout Bank Century dikhawatirkan kandas di tengah jalan. Benturan kepentingan antara inisiator Hak Angket dengan pemerintahan SBY-Boediono dinilai menjadi salah satu hambatan.
Hal tersebut diutarakan oleh pengamat Civil Society dari FISIP Unhas, Adi Suryadi Culla, dalam diskusi bertema 'Skandal Bank Century dan People Power' di Warkop Daeng Anas, jalan Pelita Raya, Makassar Kamis (3/12/2009) malam.
Menurut Adi, pemerintahan SBY-Boediono memiliki senjata yang cukup untuk menghalau laju Hak Angket DPR. Motif yang dapat digunakan oleh kubu SBY adalah dengan mengancam akan mengumbar kasus-kasus hukum yang mungkin melibatkan para peserta Hak Angket DPR RI atau pimpinan Parpol inisiator Hak Angket.
"Sri Mulyani yang menjabat Menkeu selama dua periode sangat paham ke mana aliran dana proyek pemerintah, ancamannya bisa membungkam mulut para inisiator jika ada yang terlibat kasus yang berkaitan dengan proyek pemerintah," ungkap Doktor lulusan UI ini.
Selain benturan kepentingan, Adi juga menganggap koalisi gemuk antar parpol yang telah lebih dulu dibangun oleh SBY sebelum terpilih sebagai presiden juga bisa menjadi alasan mentoknya Hak Angket di tangan para legislator.
"Sikap ambiguitas para legislator kita dengan mementingkan koalisi partainya, sekaligus sebagai wakil rakyat, patut dicurigai karena Hak Angket sebelumnya belum ada yang sukses," pungkas Adi.
Solusi yang ditawarkan oleh Adi agar Hak Angket DPR tetap awet adalah dengan adanya kawalan yang ketat dari kekuatan Masyarakat Madani atau Civil Society. Kekuatan yang dimaksud Adi adalah semangat media massa sebagai salah satu pilar penegak demokrasi untuk mengabarkan fakta-fakta seputar kasus Bank Century dan aksi-aksi unjuk rasa dan diskusi tanpa henti oleh lembaga Masyarakat Madani, yang meliputi ormas-ormas dan lembaga kemahasiswaan.
Senada dengan Adi, pengamat Komunikasi Politik FISIP Unhas, Hasrullah, menilai jalannya proses Hak Angket di DPR telah membuat kubu SBY-Boediono kalang kabut dan tidak bisa merealisasikan janji-janji politiknya di masa kampanye lalu. Apalagi, lanjut Hasrullah, SBY menjanjikan 100 hari pemerintahan dengan nilai akuntabilitas tinggi.
"Jika proses jalannya Hak Angket dinilai masyarakat lambat, maka peluang people power untuk menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono akan cepat terjadi," tutup Hasrullah.
(mna/ape)
GRATIS kaos cantik dan voucher pulsa! ikuti sms berlangganannya, ktk REG DETIK kirim ke 3845 (Telkomsel, Indosat, Three) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca juga :
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).
_6.gif)
