Polda Metro Jaya: Siaga I? Nggak Juga

Jakarta - Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan jajarannya menghadapi kemungkinan unjuk rasa besar-besaran pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember. Tapi tidak ada pengamanan khusus terkait warning Presiden SBY tentang adanya aksi sosial yang membonceng.

"Siaga I? Nggak juga. Kita memang meningkatkan pengamanan sampai ke tingkat polsek," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafly Amar di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Jumat (4/12/2009).

Peningkatan pengamanan menjelang 9 Desember 2009 , menurut Boy, merupakan prosedur rutin di hari-hari tertentu yang dinilai berpotensi untuk kegiatan unjuk rasa. Tingkat pengamanan pun berbeda-beda tergantung situasi yang dihadapi di lapangan.

"Jika ada 20 ribu ibu-ibu unjuk rasa mungkin kita cukup kerahkan 100 petugas dalmas. Tapi jika 50 orang unjuk rasa dan karakternya anarkis, tentu akan kita kerahkan lebih banyak lagi," jelas Boy.

Dia menepis kemungkinan ancaman unjuk rasa 9 Desember 2009 berakhir seperti Mei 1998. Sebab saat ini paradigma yang masyarakat pahami sudah jauh berkembang, di samping adanya UU yang mengatur unjuk rasa yang wajib dipatuhi pengunjuk rasa dan polisi dalam melakukan pengamanan di lapangan.

"Setiap tindakan kita laksanakan secara terukur dan proporsional," sambungnya.

Lebih lanjut perwira menengah Polri ini memaparkan kembali sejumlah rambu-rambu wajib dipatuhi kelompok mana pun yang hendak menggelar unjuk rasa. Tujuannya adalah menjaga situasi kondusif dan nyaman selama aksi berlangsung.

Pertama, secara tegas peserta unjuk rasa diminta untuk tidak membawa alat-alat yang membahayakan. Seperti senjata tajam, senjata api apa lagi bahan peledak.

Dua, menyampaikan pemberitahuan ke bagian Intelkam paling lambat H-1 aksi digelar. Pemberitahuan meliputi materi unjuk rasa, lokasi dan rute unjuk rasa, waktu aksi dan jumlah pesertanya.

"Prinsipnya harus ada 1 orang panggung jawab. Koordinator akan kita mintakan pertanggungjawaban jika berakhir anarkis," wanti Boy.

(lh/nrl)