KPK Kritik Pernyataan Tifatul Soal Penyadapan Antar Lembaga Hukum

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah jika selama ini ada upaya
penyadapan yang dilakukan antar lembaga penegak hukum. Penyadapan justru
dilakukan hanya pada perorangan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

"Tidak benar itu ada sadap menyadap antar penegak hukum," kata Juru Bicara KPK
Johan Budi SP di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat
(4/12/2009).

Menurut Johan, jika wacana tersebut terus dimunculkan maka bisa membuat citra penegak hukum jadi buruk. Padahal dalam pelaksanaannya, tidak ada pernah ada kesengajaan untuk saling menyadap.

KPK juga saat ini terus memberi masukan pada Depkum HAM dan Depkominfo terkait Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut. Khususnya, pasal yang mengatur tentang izin pengadilan untuk menyadap dan lembaga pengawas bentukan Depkominfo.

"Itu perlu ditinjau kembali. Jangan sampai PP mengalahkan Undang-undang KPK.
Lagipula selama ini di KPK sudah berjalan efektif dan prosesnya sudah diaudit secara rutin dengan hasil yang baik," tutup Johan.

Berbeda dengan KPK, mantan Ketua MA Bagir Manan menilai aturan penyadapan memang perlu mendapat izin pengadilan. Sebab, proses tersebut menyangkut hak asasi seseorang. Namun, terkait aturannya memang perlu diatur oleh undang-undang bukan oleh peraturan pemerintah.

"Kalau misalkan nanti yang disadap orang pengadilan ya minta izin ke MA, tidak perlu susah," kata Bagir saat ditemui di Gedung MA, siang tadi.

Sebelunmnya, Menkominfo Tifatul Sembiring bersikeras Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) penyadapan harus dibuat. Alasannya, RPP dibuat agar instansi yang berwenang tidak saling sadap. "Karena sebelumnya patut dapat diduga sudah terjadi antar instansi saling sadap menyadap. Ini yang tidak kita inginkan. Peraturan ini harus dibuat, diatur supaya rapi," kata Tifatul kemarin.

(mad/anw)