Menhub Tunda ASEAN Opensky Policy Sampai Tahun Depan

Jakarta - Menteri Perhubungan Freddy Numberi menunda pembebasan izin terbang se-Asia Tenggara (ASEAN Opensky Policy) di Indonesia. Kalau dipaksakan, negara justru dirugikan.

"Opensky di Asean, akan ada liberisasi penuh penerbangan. Khusus ini kita Indonesia minta pending karena belum mengadakan rapat internat," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam konferensi pers di Gedung Menhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12/2009).

Indonesia, menurut Menhub, harus melakukan pembenahan internal terlebih dahulu. Hal ini butuh waktu lama karena jumlah bandara tujuan di Indonesia cukup banyak.

"Singapura 1 bandara, Malaysia 6 bandara, kita 26. Jadi kalau kita buka Opensky full kita dirugikan," kata Menhub.

"Dalam bekerjasama dengan negara lain, kepentingan Indonesia harus didahulukan," imbuhnya.

Keputusan Indonesia, menurut Menhub akan ditentukan dalam rapat Menhub se Asean di Brunei Darussalam, April Tahun Depan. "At least 6 bulan atau sebelum pertemuan bulan April di Bruney kita akan tentukan sikap," jelas Menhub.

Yang perlu dilakukan saat ini, menurut Menhub, semua pihak yang berhubungan dengan dunia penerbangan harus berbenah diri. Termasuk peningkatan mutu bandara dan profesionalisme maskapai penerbangan.

"Ekspansi perjalanan Asean, karena makin banyak kota tujuan yang dibuka. Kalau maskapai kita tidak bisa memenuhi, ya, dilayani mereka, kita dirugikan," papar Menhub.

"Para operator di dunia penerbangan supaya  melihat oportunity, tantangan bagi perusahaan kita sendiri bagaimana melaksanakan dengan baik supaya kita bisa untung," imbuhnya.

(van/irw)