Menakertrans: Kemungkinan Terminal Khusus TKI Tak Digunakan Lagi

Jakarta - Banyak pihak mendesak agar Terminal IV, khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Bandara Soekarno-Hatta yang penuh masalah ditutup. Menanggapi hal ini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah akan segera menutup terminal ini jika memang telah ada prosedur perlindungan TKI yang lebih baik.

"Sampai pada titik tertentu ketika dianggap betul-betul ada kesiapan
perlindungan yang lebih sistematis, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan tidak lagi menggunakan terminal kedatangan dan menjalankan model pelayanan yang lebih baik," ujar Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikan dia saat memberi sambutan dalam Refleksi Hari Buruh Migran Sedunia 2009 di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2009).

Muhaimin menjelaskan bahwa pemberlakuan Terminal IV sebagai terminal khusus bagi para TKI pada awalnya hanya merupakan langkah sementara. Bila akhirnya
pemberlakuan terminal khusus tersebut justru menimbulkan masalah, Muhaimin
mengatakan akan dilakukan pengkajian terhadap kelayakan terminal tersebut.

"Terminal IV, terminal kedatangan misalnya apakah masih layak. Mari kita
diskusikan karena pada dasarnya terminal kedatangan itu kan adalah langkah
adhoc, langkah sementara," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menyerukan agar
pemberlakuan Terminal IV diakhiri saja. Menurutnya, terminal khusus TKI tersebut hanya menguntungkan pemerintah dan sangat merugikan TKI.

"Jadi saya kira sudah cukuplah, pemerintah beruntung mengambil keuntungan dari pungli, dari terminal TKI. Sudah 10 tahun, sudahlah, cukuplah," tegasnya.

Anis menegaskan sekarang ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk
merealisasikan reformasi yang sebenarnya. Pemerintah harus mampu menunjukkan
komitmennya terhadap penuntasan kasus-kasus yang menjadi ciri khas terminal
khusus ini dalam kebijakannya.

"Sekarang sudah saatnya reformasi disampaikan pada agenda kebijakan pemerintah. Jangan keterusan melakukan afirmasi 10 tahun yang lalu, memberlakukan terminal TKI kemudian menikmati itu sebagai sebuah kebijakan yang akan terus diberlakukan. Padahal pemerintah tahu ini menuai masalah," tandas dia.

(nvc/lrn)