Ketua MA: RPP Penyadapan Boleh-boleh Saja, Asal Sesuai UU

Jakarta - Pro-kontra Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan terus berlanjut. Meski banyak kritikan, namun ada juga pihak yang setuju dengan keberadaan RPP tersebut. Salah satunya Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa yang menyatakan RPP diperbolehkan asalkan sesuai dengan undang-undang.

"Ya boleh-boleh saja. Tapi pemerintah harus mempertimbangkan kegunaan RPP itu apa. Selama RPP tidak bertentangan dengan UU, itu boleh-boleh saja," ujar Harifin A Tumpa dalam acara Peletakan Batu Pertama Masjid di Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2009).

Meskipun mengaku belum pernah membaca draft RPP Penyadapan, Harifin mengatakan ada baiknya dilakukan pengaturan terhadap hal-hal teknis di dalam RPP itu. "Saya belum pernah lihat RPP itu dan belum pernah baca. Mungkin ada hal-hal teknis yang perlu diatur," tutur dia.

Namun, Harifin enggan mengomentari lebih lanjut perihal RPP ini. Menurut dia, kewenangan RPP ada pada presiden. Dia hanya menegaskan RPP ini boleh saja dibentuk asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. "Itu kewenangan presiden, bukan wilayah saya untuk komentari," kata dia.

Sementara saat ditanyakan perihal uji materi yang mungkin saja diajukan ke MA apabila RPP memang telah disetujui nantinya, Harifin mengatakan semuanya akan diproses sesuai prosedur yang ada. "Ya nanti kita periksa kalau diajukan, apakah ada pertentangan dengan yang diatasnya," pungkasnya.


Baca RPP Penyadapan:

• Bab I - II: Ketentuan Umum & Persyaratan Intersepsi
• Bab III - IV: Pelaksanaan dan Perangkat Intersepsi
• Bab V-VI: Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik & Pusat Intersepsi Nasional
• Bab VII-VIII: Dewan Pengawas Intersepsi Nasional & Hasil Intersepsi
• Bab IX - X: Biaya & Larangan - Sanksi
• Bab XI-XII: Ketentuan Peralihan, Penutup & Penjelasan

 

(nvc/asy)