Bagir Manan: Penyadapan Harus Diatur Karena Secara Hukum Tak Boleh

Jakarta - Kontroversi RPP Penyadapan masih terus terjadi. Secara hukum, menurut mantan Ketua MA Bagir Manan, penyadapan tidak diperbolehkan. Karena itu penyadapan perlu dibatasi sehingga diperlukan adanya aturan.

"Karena menyangkut HAM. Tapi saya bilang itu boleh dibatasi, maka harus diatur. Penyadapan itu harus diatur karena pada dasarnya secara hukum, penyadapan itu tidak boleh," kata Bagir Manan usai acara menghadiri peletakan batu pertama masjid MA di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (18/12/2009).

Menurut Bagir, penyadapan itu menyangkut HAM yang dijamin oleh UU. Namun HAM itu tidak absolut sehingga bisa dibatasi.

"Saya mengakui hak asasi. Mengenai keributan ini, menurut saya ada dua hal," ujarnya.

Pertama, jika berbicara mengenai RPP dalam rangka pelaksanaan tata cara dalam UU Tipikor yang memberi wewenang kepada KPK untuk menyadap, maka pengaturan dibuat secara umum. "Kita akan mengatur penyadapan pada umumnya," imbuhnya.

Kedua, jika penyadapan dibuat secara umumnya, lanjut Bagir, siapa yang menyadap itu yang harus diatur dengan UU. Namun jika berbicara mengenai yang mengatur tata cara penyadapan, hal itu sah-sah saja.

"Itu boleh. Itu karena sekedar melaksanakan pasal dalam UU Tipikor. Saya mengatakan RPP itu boleh tapi kalau pada umumnya itu tidak boleh," ungkapnya.   Baca RPP Penyadapan:

• Bab I - II: Ketentuan Umum & Persyaratan Intersepsi
• Bab III - IV: Pelaksanaan dan Perangkat Intersepsi
• Bab V-VI: Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik & Pusat Intersepsi Nasional
• Bab VII-VIII: Dewan Pengawas Intersepsi Nasional & Hasil Intersepsi
• Bab IX - X: Biaya & Larangan - Sanksi
• Bab XI-XII: Ketentuan Peralihan, Penutup & Penjelasan

(gus/asy)