Tak Cuma Kritik, Buyung Beri 4 Saran untuk RPP Penyadapan

Jakarta - Meski sempat bersitegang dengan Menkominfo Tifatul Sembiring soal RPP penyadapan, Adnan Buyung Nasution tidak ingin disebut hanya sebagai tukang kritik. Buyung juga mengajukan 4 saran terkait RPP Penyadapan tersebut.
 
"Pertama, timing (waktu) saat ini tidak tepat mengeluarkan RPP Penyadapan apalagi terhadap KPK. Kita lihat masyarakat sedang sensitif dengan segala upaya untuk membatasi atau melemahkan KPK," kata Buyung saat dihubungi, Sabtu (19/12/2009).

Kedua, aturan soal penyadapan mestinya dilakukan melalui UU bukan dengan PP. Ketiga, aturan internal KPK soal penyadapan perlu diperketat, agar tidak mudah disalahgunakan.

"Agar kasus Antasari yang melakukan penyadapan terhadap kasus yang tidak terkait korupsi tidak lagi diulangi," jelasnya.

Sedangkan, terakhir, pengacara senior ini menyarankan, agar KPK membentuk Komite Pengawasan untuk Penyadapan. Komite ini berada di bawah naungan internal KPK yang diisi oleh aktivis antikorupsi.

"RPP itu intervensi, padahal KPK independen. Biarkan KPK sendiri membuat aturan internal SOP yang lebih ketat. Sementara untuk pengawasan, silakan diatur dalam SOP secara internal adanya lembaga kontrol di dalam KPK atau disebut komite pengawas yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat," imbuh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Sebelumnya, Buyung sempat bersitegang dengan Menkominfo Tifatul Sembiring gara-gara RPP Penyadapan. Buyung mengatakan, jangan-jangan Tifatul juru bicara koruptor karena terus ingin mengesahkan RPP Penyadapan. Pernyataan ini kemudian ditanggapi Tifatul dengan mengatakan akan memensiunkan segera Adnan Buyung. (ape/gah)