Jangan Suburkan Ketidakadilan, Bercerminlah dari Koin Prita

Jakarta - Aksi pengumpulan koin untuk Prita Mulyasari mestinya bisa dijadikan patokan bagi pejabat untuk membuat kebijakan. Pejabat semestinya tidak membuat ketidakadilan makin subur jika ingin tetap dipercaya.

"Pejabat kurang sensitif, jangan bermewah-mewahan. Mestinya melihat pada kasus koin Prita. Itu sudah merupakan protes rasa keadilan masyarakat dengan pengumpulan koin," kata pengamat kebijakan publik Sofyan Effendi melalui telepon, Selasa (29/12/2009).

Masyarakat dengan sukarela mengumpulkan koin untuk membayar denda Rp 204 juta yang dibebankan pada Prita. Hal ini justru bertolak belakang dengan pemerintah yang dengan mudahnya memakai mobil mewah.

Dengan penggunaan mobil mewah itu, justru rasa ketidakadilan terus menerus disuburkan. Kebijakan yang salah pada akhirnya membuat pemerintah tidak akan dipercaya masyarakat.

"Jadi kurang sensitif dengan kondisi masyarakat yang menginginkan pejabat lebih sederhana," imbuhnya.

Semestinya pemerintah bisa meniru negeri tetangga seperti India, di mana pejabatnya menggunakan mobil lokal, mulai dari Perdana Menteri hingga kalangan parlemen.

"Ya sayangnya kita memang tidak memiliki mobil nasional, padahal itu simbol kebanggaan bangsa. Kebijakan kita memang tidak nasionalistis. Tapi bagaimanapun penggunaan mobil ini, kalau pun dikatakan wajar, kenapa tidak dipikirkan lebih dahulu menggunakan mobil yang lama," tutupnya.

(ndr/iy)