Pemerintah Harus Evaluasi Freeport Sebagai Pengelola Bandara

Jakarta - Tindakan PT Freeport Indonesia yang menolak mengisi BBM pada pesawat Garuda Indonesia dinilai tidak profesional. Pemerintah seharusnya mengevaluasi izin PT Freeport sebagai pengelola Bandara Mozes Kilangin, Timika.

"Freeport sangat tidak profesional. Izinnya harus dipertimbangkan," ujar pengamat penerbangan Alvin Lie kepada detikcom, Minggu (3/1/2010).

Menurut Alvin, Freeport seharusnya tidak mencampuradukkan masalah urusan personal presiden direkturnya dengan peran Freeport sebagai pengelola BBM di Bandara Timika.

"Kan ada mekanisme penyelesaiannya. Garuda kan melayani urusan publik," ujar eks anggota DPR dari PAN ini.

Alvin mengatakan, pemerintah bisa melakukan audit investigatif jika memang alasan Freeport tidak melayani Garuda dengan alasan stok BBM terbatas. Freeport seharusnya bisa memperkirakan kapan bahan bakarnya habis.

"Kan bisa diperhitungkan kalau sampai sana ternyata habis BBM. Freeport bisa menginformasikan kepada Garuda kalau stok BBM terbatas sebelum mendarat," ungkapnya.

Sebelumnya, Garuda menyatakan bahwa pesawatnya, GA 652, ditolak mendapatkan BBM -- yang dikelola Freeport -- saat berada di Bandara Timika. Garuda mengaitkan hal ini dengan penolakan pilot pesawat tersebut pada rombongan Presdir Freeport yang mengantongi tiket GA 653 saat pesawat berada di Jayapura. Garuda lantas mengisi avtur ke Biak. PT Freeport menyangkal tidak memberi avtur pada Garuda. Yang benar, stok BBM-nya terbatas.
(gus/nrl)