KPK Bicara Korupsi, Raut Muka Pejabat Bali Tegang

Denpasar - Institusi KPK sangat disegani oleh pejabat di daerah. Saat KPK berbicara soal korupsi, raut muka pejabat Bali mendadak tegang saat menyimaknya.

Pemandangan ini terjadi saat Direktur Pendidikan dan Pelayanan KPK Dedie A Rachim berbicara pada Sosialisasi Kerjasama Pembentukan Zona Anti Korupsi di kantor Gubernur Bali, Jl Basuki Rahmat, Denpasar, Rabu (10/2/2010). Hadir pula Asisten Deputi Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi Hendro Wicaksono.

Acara yang dipimpin oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika dihadiri para pejabat Pemerintah Provinsi Bali setingkat eselon I dan II.

Suasana tegang dan santai dari raut wajah pejabat Bali datang silih berganti. Di saat Dedie dari KPK berbicara tentang isu korupsi, para pejabat Bali terlihat tegang. Tak ada satu pun pejabat yang berbicara dengan rekannya. Mereka sangat serius menyimaknya. Namun, suasana mencair ketika Hendro yang berbicara. Para pejabat kembali terlihat santai. Bahkan, hampir seluruhnya tampak berdiskusi dengan rekan-rekannya.

Dedie membicarakan tentang isu korupsi yang sedang menjadi topik hangat di tanah air, diantaranya "4BC", yaitu Buaya Cicak, Bibit Candra, Bank Century, dan Bachtiar Chamsah. "Hati-hati ini yang berinisial BC," kata Dedie tersenyum di tengah suasana tegang para pejabat.

Para pejabat Bali mengutarakan kekhawatirannya dengan isu kriminalisasi kebijakan di daerah. "Apakah KPK akan memeriksa pejabat di daerah yang mengambil kebijakan isidentil, seperti saat bencana alam, rabies, atau bom Bali I dan II," tanya seorang pejabat kepada KPK.

Dedie pun menjelaskah bahwa KPK sangat hati-hati memeriksa perkara. Tidak pernah ada kriminalisasi terhadap kebijakan. "Jangan khawatir. Kami bekerja hati-hati. Tetapi kalau ada niat, rekayasa, ada unsur memperkaya diri sendiri disitulah ada korupsi. Jadi silahkan bekerja sebaik-baiknya," kata Dedie.

Kekhawatiran pejabat di Bali sangat beralasan. Asisten I Sunendra menjelaskan pejabat tidak mungkin akan melihat aturan secara detail saat akan mengambil kebijakaan ketika terjadi bencana, seperti kasus rabies di Bali. "Kalau kita lihat-lihat aturan, orang keburu meninggal," ujarnya.

(gds/djo)