Ancam Boikot Sri Mulyani, Anggota DPR Diminta Lebih Bijak

Jakarta - Ancaman sejumlah anggota DPR untuk memboikot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebaiknya tidak perlu dilakukan. Anggota DPR diminta untuk lebih bijak bersikap, demi kepentingan masyarakat yang lebih besar.

"Saya berharap para anggota DPR untuk lebih bijaksana menyikapi hal ini, dan lebih berpihak kepada masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi III DPR yang juga anggota Pansus Century, Tjatur Sapto Edy, di Jakarta, Jumat (12/3/2010).

Menurut Tjatur, penanganan kasus Century saat ini sudah berjalan dengan lancar, baik dari sisi administratif, politik, maupun hukum. Karena itu, dia meminta anggota DPR lainnya untuk tetap bijak dan berhati dingin.

Bila sampai DPR memboikot Sri Mulyani, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Sebab, banyak dampak yang ditimbulkan apabila DPR memboikot Sri Mulyani saat menyampaikan APBN Perubahan 2010.

Salah satu dampak yang bisa muncul adalah potensi kenaikan harga BBM yang akan dinaikkan tanpa ada campur tangan DPR. "Kalau DPR memboikot, maka pemerintah bisa menaikkan harga BBM tanpa pertimbangan DPR, karena DPR memboikot. Nanti DPR yang akan dipermasalahkan oleh masyarakat," kata Tjatur.

Potensi kenaikan harga BBM itu sangat terbuka, karena saat ini harga minyak mentah sudah mencapai US$ 80 per barel. Padahal, dalam UU APBN 2010 ditetapkan bahwa harga minyak mentah adalah US$ 65 per barel.

"Dalam UU APBN 2010 disebutkan, apabila harga energi naik di atas 10%, maka pemerintah bisa menaikkan harga energi," kata Tjatur.

Dengan kenaikan harga minyak mentah dari US$ 65 per barel menjadi US$ 80 per barel, maka itu berarti prosentase kenaikan lebih dari 10%. Artinya, pemerintah berhak menetapkan kenaikan harga BBM. Bila DPR tidak memberikan sentuhan atas kenaikan harga BBM ini, maka DPR bisa dituding sebagai biang kerok kenaikan harga BBM.
(asy/nrl)