Melongok Gedung 'Miring' DPR

Jakarta - Gedung Nusantara I DPR disebut oleh pimpinan DPR sudah melebihi kapasitas yang diperuntukannya. Karena itu, DPR secara resmi melalui Badan Anggran telah mempersiapkan pembangunan gedung baru. Dananya Rp 1,8 triliun pun di siapkan beberapa tahap mata tahun anggaran. Untuk periode APBN Perubahan 2010, DPR sudah menganggarkan Rp 250 miliar.

Lalu, apakah benar Gedung tempat anggota dewan itu bekerja sepenuhnya padat dan over capasity? penelusuran detikcom di areal gedung Nusantara 1 DPR yang katanya miring dan over capasity ini menemukan beberapa hal menarik.

Ruang kerja anggota DPR rata-rata memiliki luas 20 meter persegi hingga 25 meter persegi. Dalam satu lantai biasanya diisi 20-30 anggota DPR. Selebihnya digunakan untuk lorong dan lobi tamu.

"Dua puluh persen per lantai digunakan untuk akses jalan," kata anggota DPR dari FPPP M. Romahurmuzy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2010).

Pantauan detikcom, ruang kerja Romi seluas 20 meter persegi yang dibagi dalam dua petak. Petak pertama untuk meja kerjanya dan petak kedua untuk kursi sudut guna menemui para tamu yang berkunjung. Diluar ruangan Romi langsung lorong dengan lebar dua meter selain ruangan asisten dan staf khusus. "Lorong ini yang menghubungkan antara ruang anggota," terang Romi.

Terkait soal gedung miring dan retak yang diakibatkan gempa beberapa waktu lalu, tepat di atas ruangannya, Romi menuturkan terdapat retakan. Namun retakan itu sudah diperbaiki dan dipoles lagi."Sudah disuntik," terang Romi.

Berbeda lagi dengan ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Ruangan Bambang terlihat lebih besar dan mewah berhias kaca dan cat warna emas.

Pantauan detikcom, di ruangan Bambang bahkan ada seperti meja makan yang sekaligus bisa digunakan menonton TV bersama. Meja kerja Bambang diletakkan dipojok sebelah belakang.

Ada kesamaan antara ruang kerja anggota DPR satu dengan yang lain, yaitu ada ruangan berukuran 2 meter persegi untuk staff pribadi sekaligus penerima tamu. Sementara itu staff ahli diberikan ruang kecil, kadang hanya duduk di sofa di ruamg kerja anggota DPR.

Setidaknya masing-masing fraksi memiliki ruang agak besar yang biasa digunakan untuk pertemuan kecil atau konferensi pers. Misalnya ruang pertemuan Fraksi Partai Golkar ada di lantai 12 Gedung Nusantara I, luasnya sekitar 30 meter persegi. Di ruangan seperti inilah biasanya anggota DPR berkoordinasi.

Ruang Kosong di Gedung DPR

Kalau Gedung Nusantara I DPR dikatakan kelebihan kapasitas, sebenarnya banyak gedung lain di kompleks parlemen ini yang masih bisa dipakai dan belum dioptimalkan penggunaanya. Gedung tersebut dibiarkan longgar dan kosong.

Gedung Nusantara misalnya, tempat anggota DPR dilantik dan sidang tahunan ini dibiarkan kosong dan hanya diisi beberapa ruang Komisi saja. Gedung tempat paripurna ini pun juga hanya digunakan untuk pidato tahunan presiden soal RAPBN.

Sementara itu Gedung Nusantara II DPR juga masih begitu banyak tempat kosong. Saat ini Gedung Nusantara II DPR hanya diisi Komisi I, Komisi III, Komisi VIII, ruang BK, dan ruang rapat paripurna saja. Selebihnya, Gedung Nusantara II lebih banyak aula lebarnya dan ruang rapat di depan kantor Bank Mandiri.

Berjalan menuju Gedung Nusantara III DPR, gedung yang berlantai 9 itu hanya diisi oleh pimpinan DPR, DPD dan MPR beserta para stafnya. Pimpinan DPR menampati lantai 3 Gedung Nusantara III DPR. Pimpinan DPD dan MPR masing-masing berkantor di lantai 8 dan 9. Selebihnya itu lantai yang digunakan oleh staf setjen dan selebihnya yang lain kosong.

Ini belum berbicara juga soal gedung Setjen DPR yang sudah memiliki gedung sendiri menempel dibelakang Gedung Nusantara III DPR. Dan beberapa gedung disebelahnya yang saat ini diperuntukkan untuk perpustakaan dan ruang klinik DPR.

Dua Gedung DPR lainnya dibiarkan khusus untuk acara-acara seremonial. Misalnya, Aula Nusantara IV DPR lebih sering digunakan untuk peluncuran buku atau pelantikan anggota DPR pengganti antarwaktu. Sementara itu Gedung Nusantara V hanya digunakan untuk rapat paripurna DPD dan beberapa ruangan yang ada untuk kantor pimpinan Fraksi MPR.

Kalau demikian adanya, bukankah akan lebih efektif melakukan penataan ulang dan merefungsi gedung-gedung yang kosong. Dari pada membuat bangunan baru yang hanya akan membuat citra dewan terus menjadi sorotan. Karena dewan dinilai hanya menghamburkan dana triliunan rupiah di tengah tuntutan penghematan anggaran untuk alokasi kepada rakyat.

(van/yid)