FITRA: Mental DPR Pembolos Warisan Orde Baru

Jakarta - Sudah bukan rahasia umum kalau anggota DPR kerap mangkir dari rapat. Ternyata sikap itu bukan hal aneh. Sejak masa Orde Baru, anggota DPR memang kerap bolos dan itu hal biasa.

"Itu memang warisan Orde Baru. Sudah keturunan sejak dahulu," kata  Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi.

Berikut petikan lengkap wawancara dengan Uchok, saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Selasa (20/7/2010).

Bagaimana Anda melihat anggota DPR yang kerap bolos saat rapat?

Ini membuktikan kepada kita, kalau DPR itu lebih senang kalau perjalanan dinas ke luar negeri, itu mereka datang semua. Tapi kalau rapat ya itu tadi lebih memilih tidak hadir. Jadi artinya mereka lebih senang jalan-jalan. Dan itu memang warisan Orde Baru. Sudah keturunan sejak dahulu.

Apa pengaruhnya dengan ketidakhadiran mereka dalam rapat dengan kinerja sebagai anggota Dewan?

Begini, karena tidak pernah hadir rapat, dan memilih jalan-jalan ke luar negeri, dari 70 RUU yang harus diselesaikan dalam 2010 ini, baru 6 saja yang sudah selesai. Padahal ini sudah pertengahan tahun lewat.

Apa yang harus dilakukan agar mereka mau hadir di rapat?

Tindakan moral yang mesti dilakukan, salah satunya dengan mengumumkan ke publik. Ingat, mereka itu digaji rakyat. Jadi Sekjen DPR harus berani mengungkap nama-nama mereka yang sering absen, tentunya melalui pimpinan DPR.

Selain ke luar negeri, menurut pantauan FITRA, apalagi aktivitas Dewan?

Mereka juga banyak melakukn job di luar. Jadi kalau rapat di DPR mereka tidak hadir, justru lebih banyak hadir dalam rapat di luar. Karena di luar tidak ada pemantauan, nah kita duga rapat di luar itu, yang biasanya dengan rekan kerja, rentan terjadi transaksi.

Apakah bolosnya anggota DPR ini juga termasuk menyia-nyiakan anggaran?

Begini, mereka itu dapat asuransi Rp 5,5 juta perbulan, mereka dapat mobil yang seolah-olah kredit, padahal punya mereka. Belum lagi membangun gedung bernilai mahal, tapi tetap saja sering bolos. Karena itu kita berencana mengajukan judicial review APBN 2010 ke MK, menggugat anggaran yang disia-siakan.

Bagaimana pimpinan DPR seharusnya bersikap?

Perlu dicatat, tindakan DPR yang bolos itu menciderai hati rakyat. Mestinya dengan kekuatan legislatif, mereka bisa memperjuangkan harga sembako yang murah, subsidi listrik dan lainnya.

Karena itu pimpinan DPR harus bersikap tegas. Tapi melihat kondisi yang ada, Ketua DPR itu juga bagian dari fraksi, jadi ya tidak bisa apa-apa. Kita harapkan ada perubahan.

(ndr/nrl)