Kejagung Tegaskan Perjanjian Koperasi dengan Dirjen AHU Tak Direkayasa

Jakarta - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy membantah adanya rekayasa dalam kasus korupsi Sisminbakum. Marwan menegaskan, surat perjanjian antara koperasi dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak direkayasa.

"Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara Sisminbakum itu, enggak ada yang direkayasa, enggak ada itu," tegas Marwan Effendy kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Kamis (29/7/2010).

Marwan menjelaskan, surat perjanjian yang ditandatangani antara Koperasi dengan Dirjen AHU pada saat itu memang ada tanda tangannya. Namun, hanya berupa foto kopinya.

"Nah, ini aslinya memang enggak ada, tapi itu tercatat di dalam registernya, Dirjen AHU, surat-surat masuk itu, ada itu, nomor-nomornya ada. Dan itu diakui oleh beberapa saksi," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Marwan, surat tersebut tetap bisa dijadikan alat bukti. "Jadi walau pun itu fotokopi dan bukan aslinya, maka fotokopi itu dibenarkan oleh keterangan saksi ahli untuk menjadi petunjuk," imbuhnya.

Kemudian, Marwan menjelaskan, selain surat tersebut ada bukti lain memperkuat keterlibatan Romli Atmasasmita dalam kasus Sisminbakum.

Bukti lain itu, yakni makalah Romli yang isinya menyampaikan tentang persoalan Sisminbakum. Kemudian juga, adanya surat dari Romli yang mengimbau kepada seluruh notaris supaya mendaftar melalui mekanisme Sisminbakum.

"Jadi di situ perannya itu, disamping dia merancang bersama-sama Yohanes, merancang itu (Sisminbakum). Bahkan ada pertemuan juga antara Romli dengan perancang pertama (Sisminbakum), John Sarodja," terang Marwan.

Sebelumnya, saat mengadukan nasibnya ke Komisi Hukum DPR, Romli Atmasasmita menyebut surat perjanjian akses fee yang dijadikan barang bukti untuk menahannya hanya berupa kopian saja.

(nvc/irw)