Dirjen Hubdar: Anggaran Terbatas, Kendala Pemerintah Kelola Transportasi Umum

Jakarta - Pengelolaan transportasi umum di Indonesia didominasi oleh swasta. Ketika layanan transportasi umum dikeluhkan masyarakat, profesionalitas swasta pun dipertanyakan. Meski demikian pemerintah angkat tangan kalau harus sepenuhnya mengelola transportasi umum.

"Kita ada keterbatasan anggaran. Kalau bisa dilakukan baik oleh swasta kenapa kita masuk. Uangnya kan bisa kita pakai untuk bangun yang lain," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso saat berbincang dengan detikcom, Jumat (30/7/2010).

Meski demikian, jika swasta memerlukan subsidi demi memberikan layanan yang lebih berkualitas, maka pemerintah siap untuk masuk. "Contohnya saja di daerah perintis kita mensubsidi Damri, lalu feri juga kita subsidi," lanjut Suroyo.

Ditambahkan dia, bila pemerintah serta merta mengambil alih angkutan umum juga bisa menjadi masalah. Karena itu perlu ada pembicaraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dengan pihak swasta.

"Apa diberi kepada swasta, bagi swasta keuntungannya tidak menarik, lalu layanannya jadi seperti itu. Perlu dicari tahu dulu kenapa jadi begitu. Transportasi umum itu kan yang terpenting adalah pelayanan dan time table. Kalau memang perlu disubsidi ya akan dibicarakan," tutur Suroyo.

(nrl/nrl)