17 Jurus Pemerintah Atasi Kemacetan di Jakarta

Jakarta - Rapat tentang transportasi massal di Kantor Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyepakati 17 poin langkah yang akan diambil untuk mengasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Kemacetan parah di Jakarta saat ini telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 12,8 triliun per tahun.

"Tadi secara keseluruhan ada 17 langkah yang sudah diputuskan," ungkap Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, dalam jumpa pers usai rapat di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2010).

Rapat diikuti sejumlah menteri terkait, Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimeso, Dirjen Perkeretaapian Tunjung Indriawan, dan Dirjen  Bina Marga Kemen PU Djoko Murjanto, Dirlantas Mabes Polri Brigjen Djoko Susilo, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, serta Direktur PT  Mass Rapid Transit (MRT) Tribudi Rahardjo.

Berikut ke-17 langkah untuk mengatasi kemacetan dari hasil rapat selama 1,5 jam
tersebut:

1. Electronic Road Pricing (ERP) sebagai pengganti 3 in 1 akan segera diberlakukan. Kementerian Perhubungan diminta segera  menyelesaikan Peraturan Pemerintah yang melandasinya. Draf RPP itu di-deadline selesai seminggu setelah lebaran. Setelah PP terbit,  Pemprov DKI akan segera mendiskusikan implementasinya dengan UKP4. Sudah ada beberapa alternatif, misalnya ERP dikelola Pemprov,  melibatkan investor swasta dalam bentuk privat publik partnership (PPP), atau diserahkan ke salah satu BUMN. Namun, yang jelas dana ERP  itu akan dipakai untuk atasi kemacetan.

2. Untuk jangka pendek, 4 jalur bus TransJakarta akan tetap disterilisasi. Sterilisasi ini dampaknya cukup besar untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Terdapat peningkatan penumpang hingga 20 persen di koridor busway yang disterilisasi.

3. Pemprov DKI Jakarta diminta untuk meninjau ulang (review) kebijakan perparkiran. Penegakan hukum di bidang perparkiran itu juga harus dipertegas, terutama di kawasan yang telah ada bus TransJ. Kalau ada kendaraan parkir di bahu jalan, harus dipinggirkan.

4. Untuk memperbaiki fasilitas jalan, Pemprov DKI akan menerapkan multi years contract. Jadi tidak ada lagi keterlambatan perbaikan jalan rusak karena menunggu bugdet dan sebagainya.

5. Jalur bus TransJ akan ditambah 2 koridor yang akan beroperasi akhir tahun ini, sehingga semua berjumlah 10 koridor. Selain itu, tahun depan jumlah koridor bus TransJ akan ditambah lagi. Pemprov DKI akan menyiapkan jalan-jalan mana saja yang akan dilewati bus TransJ. Manajemen busway juga perlu dioptimalkan. Kontrak yang tidak terlalu menguntungkan akan dibenahi.

6. Harga bahan bakar gas khusus untuk transportasi akan dibicarakan lebih serius. Selama ini ada 2 instansi yang melayani penyediaan BBG, yakni PT Pertamina (persero) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan harga berbeda-beda.

Harga dan standar pelayanan itu akan disinkronkan. Bila mungkin diterapkan harga yang lebih murah. Titik-titik pelayanan juga diharapkan lebih banyak. Sehingga pemanfaatan BBG untuk TransJ yang selama ini terganggu bisa diatasi. Gubernur DKI Jakarta juga akan memanfaatkan BBG untuk angkutan umum untuk mengurangi polusi di Jakarta.

7. Pemerintah juga meminta restrukturisasi angkutan dalam hal pemakaian bus-bus kecil, yang dipandang tidak efisien dan terlalu banyak. Kepolisian juga meminta angkutan-angkutan yang kecil diatur kembali, supaya tidak berjejalan. Sehingga nantinya pada rute-rute yang padat penumpang bisa memakai bus yang besar. Untuk peremajaan angkutan, pemerintah akan membahas kemungkinan memberikan insentif, sehingga pemilik armada bus mini itu punya dorongan untuk mengubah layanan menjadi bus besar.

8. Dirjen Perkeretaapian diperintahkan untuk mengatur ulang jadwal kereta api dan peningkatan pelayanan KA di Jabodetabek. Untuk rute-rute yang padat diminta untuk adanya penambahan gerbong.
Kebutuhan kapasitas KA mencapai 700 ribu, sementara saat ini KA hanya bisa mengangkut 325 ribu penumpang.

9. Kepolisian diminta untuk menertibkan angkutan liar. Ini sangat penting untuk mengurangi tingkat kemacetan yang timbul akibat banyaknya angkutan liar yang ngetem dan menganggu angkutan resmi.

10. Konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) dari Lebak Bulus-Bundara HI tahun 2011 sudah mulai dibangun. Lalu perpanjangan jalur dari HI hingga ke Kota diminta segera dibicarakan, begitu pula jalur dari barat ke timur. Tiang-tiang monorail yang ada harus segera dimanfaatkan. Namun, untuk optimalisasi diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah pusat tidak akan campur tangan. Lalu Proyek Kereta Api akses Cengkareng-Manggarai akan dikoordinasikan oleh BKPM.

11. Pemerintah akan membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta sudah berinisiatif untuk menerima tanggung jawab  awal sebagai koordinator.

12. Selain pembentukan Otoritas Trasportasi Jabodetabek, akan revisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek.

13. Proyek double track KA di luar Jakarta juga akan ditambah, terutama ke arah Cikarang. Double track ini penting, karena KA jarak jauh dari Jawa Barat, Tengah, dan Timur, sering menginterupsi perjalanan KA komuter dari Bekasi, sehingga jadwalnya tidak optimal.

14. PT KA mengusulkan untuk mempercepat proyek pembangunan jalur KA lingkar dalam Jakarta (circle line). Jalur tersebut akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal lainnya di Jakarta. Investor untuk proyek ini dari Korea dan sudah siap. Gubernur DKI meminta untuk dilibatkan dalam proyek tersebut.

15. Pemprov DKI Jakarta mengajukan izin untuk pembangunan jalan tol layang enam ruas. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini sudah memberikan izin pembangunan jalan tol tersebut.

16. Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah pusat akan menyusun kebijakan tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan kendaraan.

17. Guna mendukung operasional KA, perlu lahan-lahan untuk park and ride. Wapres minta mendagri menyurati tiga gubernur untuk menyiapkan lahan tersebut di dekat stasiun-stasiun KA tujuan Jakarta.

(irw/gah)