Tolak Interpelasi, PKB Dorong Pemerintah Efektifkan Diplomasi

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai hak interpelasi DPR atas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Malaysia tidak perlu dilakukan. PKB mendorong pemerintah meningkatkan kualitas diplomasi untuk menghindari konflik.

"SBY sudah menyatakan sikap, PKB setuju seratus persen dengan sikap tersebut. Kita telah menjadi ikon demokrasi di kawasan Asia Tenggara, penyelesaian dengan mengedepankan diplomasi sudah tepat dengan karakter bangsa ini. Kita bukan bangsa yang mudah dibakar kemarahannya begitu saja dan bersikap atas dasar emosi," ujar
Wasekjen PKB Jazilul Fawaid, kepada detikcom, Kamis (2/9/2010).

Jazil yang juga Ketua Satgas TKI Kemenakertrans ini menyatakan bahwa SBY dengan jelas sudah memisahkan masalah pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, DPR tak perlu mempolitisir permasalahan tersebut.

"Tidak ada permusuhan antara rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia, yang ada adalah sengketa perbatasan, masalah TKI dan pembelaan WNI yang terkena kasus hukum, hanya antar pemerintah dan itu harus kita pahami," tambah Jazil.

PKB sudah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di DPR untuk tidak menggunakan hak interpelasi dalam kasus ini dan berharap dapat diikuti oleh semua fraksi di DPR. Sebaliknya, PKB memandang penting untuk mempererat kerjasama rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia.

"Kita mendukung kebijakan diplomasi luar negeri produktif yang dijalankan pemerintah, khususnya dengan mempertimbangkan hak jutaan TKI yang sekarang sedang bekerja di Malaysia," tutupnya.

(van/did)