Bambang Soesatyo Tuding Kasus Miranda & Interpelasi Malaysia Berkaitan

Jakarta - Sehari setelah penetapan 26 tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan mengurungkan niatnya untuk menggulirkan interpelasi kasus Malaysia. Padahal sebelumnya, dua fraksi besar ini cukup 'galak' soal interpelasi.

Anggota Komisi III (hukum) DPR, Bambang Soesatyo, menduga ada intervensi pemerintah dalam penetapan 26 tersangka tersebut.

"Sulit dibantah, bahwa pada akhirnya dengan berbagai cara semua instrumen telah dimainkan oleh pemerintah untuk meredam serangan berbagai pihak," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (3/9/2010).

"Kebetulan KPK tengah mengalami belitan hukum, maka kepentingan penguasa dan KPK diduga bertemu. Itulah mungkin langkah hukum yang akhirnya dimainkan," kata politikus Golkar ini.

Apalagi, lanjut Bambang, kebetulan tidak ada kader partai berkuasa yang terjerat pada kasus suap pemilihan DGS BI yang dimenangkan Miranda Goeltom itu.

"Pertanyaannya apakah KPK juga berani menetapkan tersangka pada sejumlah kasus yg melibatkan partai berkuasa?" kata dia.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, membantah tudingan Bambang tersebut. Menurut Ketua Komisi Hukum DPR ini, penetapan tersangka oleh KPK sudah berdasarkan bukti.

"Mereka kan orang-orag yang terbukti terima suap toh?? Kok bisa dibilang intervensi kekuasaan, siapa yang intervensi??" kata Benny lewat pesan singkat.

Dari 26 tersangka yang ditetapkan KPK, anggota FPG dan FPDIP periode 1999-2004 memang yang paling banyak dijerat dalam kasus ini. FPG 9 orang dan 13 orang. Sebelumnya, Hamka Yandhu (FPG) dan Dudhie Makmun Murod (FPDIP) juga sudah dijerat kasus serupa dan divonis pengadilan.
(lrn/ndr)