Jubir: Wapres Boediono Tak Bekerja untuk Citra

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Boediono mementingkan pekerjaan dan melihat dampak langsung dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap masyarakat. Namun, pekerjaan itu dilakukan Boediono tidak dalam rangka membangun imej atau citra yang cuma tampak dari luar.

"Yang lebih penting bagi kami adalah dampaknya langsung kepada masyarakat. Bukan image atau citra, karena Bapak tidak mempunyai ambisi politik untuk membangun imej yang ditonjolkan. Yang penting adalah bagaimana hasil kerja itu akan lebih nyata," kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat.

Hal itu disampaikan dia di Kantor Wapres, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/9/2010), menanggapi hasil survei Indo Barometer yang dilansir kemarin.

Survei tentang kinerja pemerintahan SBY-Boediono itu menyebut angka ketidakpuasan publik atas kinerja dan performa Boediono turun menjadi 60,1 persen.

Menurut Yopie, Boediono berulangkali mengungkapkan bahwa kedudukannya sebagai Wapres kali ini mungkin akan menjadi pengabdian terakhir selaku pejabat negara. Boediono tidak lagi mempunyai keinginan politik apa pun.

Yopie mengatakan, tugas sebagai orang nomor dua di negeri ini tentu berat. Namun, Boediono menilai bahwa latar belakangnya sebagai ekonom dan pengalamannya menjadi pejabat di Bappenas dan Bank Indonesia (BI) bisa memberikan kontribusi bagi percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

"Mengenai kalau itu rawan imejnya, saya pikir itu bukan pertimbangan penting. Yang ingin kami lakukan adalah bagaimana membuat kebijakan yang terbaik," katanya.

Yopie juga menanggapi hasil survei yang menyebut penurunan angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja Boediono itu karena naiknya harga-harga. Menurutnya, bukan perkara mudah untuk mengatasi kenaikan harga dan inflasi tersebut. Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka, sehingga siapapun tidak bisa mengatur harga harga sesuka hati.

"Kalau Anda memahami dinamika perekonomian yang sangat terbuka seperti di Indonesia, tidak mungkin kami menentukan harga. Misalnya pemerintah bilang harga beras cuma Rp 5 ribu per kilo, enggak mungkin begitu terus. Tapi kami akan menetapkan, menjaga kebijakan yang tepat agar sesuai, sehingga harga-harga itu lebih terkendali," tutup Yopie.

(irw/lrn)