Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka suara soal wacana pemindahan Ibukota Jakarta yang akhir-akhir ini mengemuka. Menurut SBY, Pemindahan ibukota memang merupakan salah satu dari tiga opsi untuk mengatasi kemacetan yang makin menggila di Jakarta.

"Kalau solusinya pertahankan Jakarta baik sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta, ini one option," kata SBY.

Hal tersebut dia katakan saat memberikan sambutan dalam buka puasa bersama dengan pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Opsi kedua, menurut SBY, Indonesia bisa membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibukota Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahan berada di Putrajaya.

"Dipisahkan, cut off. Tetapi tentu ada komunikasi yang baik. Berkembanglah PutraJaya," ujar SBY.

"Ketiga, sama sekali membangun ibu kota yang baru, the real capital, the real govement center. Seperti Canberra, Brasilia, Ankara dan tempat-tempat yang lain," sambung SBY.

Ketiga opsi tersebut, menurut SBY ada plus minusnya. Tapi harus diputuskan. Kalau diputuskan, misalnya opsi kedua dan tiga, maka mau tidak mau harus membangun pusat pemerintahan baru. Maka 10 tahun dari sekarang baru bisa dilakukan berdirinya pusat pemerintahan yang baru yang sudah terencana dengan desain yang bagus dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik.

"Saya sudah berpikir diam-diam, meskipun tidak setiap saat berbicara di hadapn pers, karena ini fundamental itu diperlukan kesepakatan bersama baik itu pemerintah, parlemen dan semua kalangan masyarakat, mana yang kita pilih." terang dia.

Jika opsi kedua dipilih, misalnya menurut SBY, biarkan Jakarta dipertahankan sebagai ibu kota, ekonomi, perdagangan dan semua dibangun tempat yang baru sebagai pusat pemerintahan.

"Nah kalau kita membangun baru tentu well plan, well design, kemudian kita hitung keindahan aspek lingkungan dan lain-lain. Kita barangkali butuh waktu 5-7 tahun untuk membangunnya, itu by project," ungkap SBY.

SBY mencontohkan, pusat pemerintahan di Malaysia, Putra Jaya, menghabiskan uang sekitar Rp 80 triliun. Jika Indonesia ingin membangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas,  bisa saja. Dananya bisa diambil dari APBN sebagian, sebagian partnership, govement dengan publik, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta.

"Kemudian kita bangun yang baru. banyak opsi yang tersedia, tetapi yang jelas. Kalau menjadi pilihan kita nanti saya akan  mendengar masukan, rekomendasi dari semua pihak," papar SBY.

SBY berandai-andai, jika pemindahan ibukota benar-benar dilaksanakan,
tentunya 90 persen dibangun oleh pengusaha dalam negeri. Material yang diimpor dibatasi tidak lebih 10 persen, selebihnya di dalam negeri.

"Oleh karena itu, ini masalah besar, masalah fundamental, jangan berteriak tiap hari kemacetan-kemacetan tapi tidak berpikir besar. Kita harus think big, kemudian melakukan sesuatu dengan seksama," harapnya.

"Saya mendengar sebulan ini silang pendapat entah kemana kita. Kemananya nanti, yang penting konsepnya benar, idenya benar, desainnya benar kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan solusi untuk Jakarta ke depan," tutup SBY disambut tepuk tangan hadirin.
(anw/rdf)