MTI: Pemindahan Ibu Kota Tak Banyak Kurangi Kemacetan

Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota direspons secara serius oleh kepala negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai salah satu opsi mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun, pemindahan ibu kota itu sebenarnya tidak akan banyak menolong problem kemacetan di kota yang telah berumur 483 tahun ini.

"70 Persen aktivitas berlalu-lintas di Jakarta itu sangat tergantung oleh sektor jasa, keuangan, dan perdagangan, bukan kegiatan pemerintahan. Sehingga usaha memindahkan ibu kota itu, dugaan kami, tingkat daya untuk mengurangi kemacetan akan sangat terbatas," ujar Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), kepada detikcom, Senin (6/9/2010).

Karena kegiatan ekonomi tetap berlangsung di Jakarta, lanjut Danang, maka mobilitas penumpang, barang, dan jasa, juga tetap besar. Pemindahan ibu kota tidak akan berdampak banyak terhadap menyebarnya kegiatan ekonomi ke luar dari Kota Jakarta.

Namun, Danang menyambut baik rencana Presiden SBY untuk mambahas wacana pemindahan ibu kota itu bersama anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II beserta pakar yang kompeten. Hal itu supaya jelas bagaimana untung rugi dan plus-minusnya bila ibu kota RI dipindah dari Jakarta.

"Kalau mengurangi kemacetan itu jelas ada, tapi sedikit. Nah apakah itu sepadan dengan pemindahan ibu kota yang memerlukan kekuatan fiskal yang cukup besar. Pemindahan ibu itu kota itu tidak cuma memindah gedung, tapi pegawai, administrasi, dan sebagainya. Jelas itu biayanya banyak," sambung Danang.

Sampai saat ini, Danang sendiri masih percaya kemacetan di Jakarta sesungguhnya bisa ditanggulangi. 17 poin langkah pemerintah untuk menghilangkan macet seperti yang dihasilkan dalam rapat di Kantor Wapres Boediono dinilainya sangat bagus. Hanya implementasinya yang harus dijaga, supaya terkendali dan tetap sesuai target.

"Meski agak terlambat, mudah-mudahan itu bisa sedikit demi sedikit mengurangi kemacetan. Tapi ada hal lain yang belum diungkap dan mungkin bisa ditambahkan, yakni mengurangi tekanan ekonomi di Jakarta. PDB Indonesia itu 20-30 persennya di Jakarta. Kita menginginkan ada strategi tumbuhnya metropolitan baru dengan support pemerintah sehingga tekanan ekonomi tidak Jakarta," tutupnya.

Seperti diketahui, Boediono mengundang sejumlah menteri terkait, Pemprov DKI Jakarta, serta Direktur Mass Rapid Transsit (MRT) untuk membahas kemacetan. Di antara keputusan yang dihasilkan itu adalah penerapan electronic road pricing (ERP), penambahan koridor busway, pembangunan MRT, pengaturan ulang jadwal KRL, serta pembuatan double track untuk KA sampai ke Cikarang.

(irw/nrl)